Bappenas: Keberlanjutan Kini Jadi Kunci Daya Saing Ekspor Indonesia

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa keberlanjutan kini bukan lagi sekadar agenda lingkungan, melainkan faktor utama yang menentukan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, dalam Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB).

"Keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global," kata Teguh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Baca Juga: Bappenas Klaim RKP 2027 Lebih Realistis, Fokus Produktivitas

Melalui platform IYB, pemerintah berupaya membangun sistem tata kelola pembangunan berkelanjutan berbasis data di tingkat kabupaten dan provinsi.

Instrumen tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih transparan dan terukur.

Teguh menegaskan, Indonesia ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara bersamaan.

"IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Langkah Bappenas tersebut muncul di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan dari pasar internasional. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan berbagai regulasi yang mewajibkan ketertelusuran rantai pasok dan pembuktian praktik produksi berkelanjutan untuk sejumlah komoditas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai lebih dari USD290 miliar, dengan kontribusi besar berasal dari sektor perkebunan, pertanian, dan sumber daya alam. Komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, hingga produk kehutanan menjadi andalan Indonesia di pasar global.

Namun, akses pasar untuk komoditas tersebut semakin dipengaruhi oleh aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transparansi rantai pasok.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Jarot Indarto mengatakan, IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi nasional untuk memperkuat tata kelola komoditas berkelanjutan.

Baca Juga: Kemenpar Dorong Investor Lirik Destinasi Wisata di Luar Bali

"IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi menuju tata kelola berkelanjutan, memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi, meningkatkan transparansi data, serta mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan," kata Jarot.

Pengembangan platform tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai mitra internasional. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menilai IYB sejalan dengan perkembangan standar keberlanjutan global yang kini menjadi pertimbangan utama dalam perdagangan internasional.

Menurut Chaibi, keberadaan sistem yang mampu menyajikan data keberlanjutan secara transparan akan memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan dan memperluas akses pasar ekspor.

Pandangan serupa disampaikan Representative Country Director GIZ Indonesia Karin Allgoewer. Ia menilai keberlanjutan telah berubah dari sekadar pilihan bisnis menjadi kebutuhan dalam sistem perdagangan modern.

"Keberlanjutan saat ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam sistem perdagangan global yang semakin menuntut transparansi dan ketertelusuran rantai pasok," ujarnya.

Isu keberlanjutan semakin mengemuka dalam agenda pembangunan nasional beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah memasukkan ekonomi hijau, transisi energi, serta pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Implementasi IYB juga sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Melalui pendekatan yurisdiksi, pemerintah tidak hanya menilai keberlanjutan di tingkat perusahaan, tetapi juga pada tingkat wilayah administrasi seperti kabupaten dan provinsi. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.

Dalam diskusi multipihak yang berlangsung dalam agenda tersebut, para pemangku kepentingan juga menyoroti pentingnya interoperabilitas data, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pekebun, harmonisasi regulasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, petani, dan sektor swasta.

Bappenas menilai keberhasilan implementasi IYB akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola perkebunan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar ekspor, serta menciptakan sistem produksi yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing.