Koalisi Kepentingan Jadi Ancaman Efektivitas Kebijakan Negara, Kok Bisa?

AKURAT.CO Berbagai program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kerap berakhir jauh dari tujuan awalnya.

Alih-alih memberikan manfaat maksimal kepada publik, sebagian program justru berubah menjadi ladang perburuan rente bagi kelompok tertentu.

Merespon hal tersebut, Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi persoalan klasik di banyak negara berkembang.

Baca Juga: Dasco Minta Kepala Desa dan BPD Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah

Menurut Didik, hampir seluruh kebijakan publik lahir dengan tujuan yang mulia, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

"Namun dalam praktiknya, sebagian program justru menjadi sumber korupsi, pemborosan, dan perburuan rente," ujar Didik dalam keterangan yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).

Data menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi tantangan besar.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dunia. Skor tersebut masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 43.

Didik menjelaskan, masalah muncul ketika negara mengendalikan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan publik menjadi objek perebutan berbagai kelompok kepentingan yang ingin memperoleh keuntungan tanpa harus meningkatkan produktivitas.

Fenomena itu dijelaskan oleh ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, melalui teori distributional coalition atau koalisi distribusional.

Dalam teori tersebut, kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dibanding masyarakat luas yang kepentingannya tersebar.

"Kelompok kepentingan akan berusaha memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui inovasi, produktivitas, dan kerja keras," kata Didik.

Baca Juga: Puan: DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

Menurut dia, ketika kebijakan mulai didominasi kepentingan kelompok tertentu, maka insentif ekonomi yang terbentuk bukan lagi mendorong produksi, melainkan membuka ruang rente.

Akibatnya, efektivitas program menurun, efisiensi ekonomi melemah, dan manfaat yang seharusnya dinikmati masyarakat luas terkonsentrasi hanya pada sebagian kecil pihak yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan.

Didik menilai perbaikan tata kelola menjadi faktor kunci untuk mencegah terulangnya kondisi tersebut.

"Solusi utama bukan hanya mengganti orang atau menghukum pelaku korupsi, tetapi membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan dan transparansi menjadi budaya," ujarnya.