Bapanas Optimistis RI Kuat Hadapai Inflasi Pangan Global dengan Stok Beras 5,3 Juta Ton

AKURAT.CO Pemerintah mencatat tonggak baru dalam pengelolaan ketahanan pangan nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,33 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 

Di tengah ketidakpastian pasokan pangan global dan ancaman inflasi pangan dunia, capaian tersebut memperkuat posisi Indonesia dari sisi ketersediaan pangan. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menjaga stok, melainkan memastikan harga tetap terkendali hingga ke tingkat konsumen.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan, stok beras nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Baca Juga: Daging Sapi Super Tembus Rp160 Ribu per Kg, Bapanas: Harga Acuan Pokok Cuma Atur Daging Sapi Standar

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Yudhi, kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang baik, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat Indonesia.

"Perlu kami sampaikan angka cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton. Itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ujarnya.

Data tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan rata-rata stok CBP dalam beberapa tahun terakhir yang umumnya berada di kisaran 1 juta hingga 2 juta ton. Dengan jumlah stok yang kini melampaui 5 juta ton, ruang intervensi pemerintah terhadap gejolak harga dinilai semakin besar.

Meski demikian, Bapanas menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya stok. Pemerintah juga harus memastikan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," ujar Yudhi.

Sebagai langkah lanjutan, Bapanas membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," kata Yudhi.

Dirinya menambahkan, tim tersebut tidak hanya bertindak terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga melakukan langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga serta pelanggaran mutu dan keamanan pangan.

Pembentukan satgas menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengalihkan fokus dari upaya meningkatkan stok menuju pengawasan distribusi dan perilaku pasar. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya stok nasional tidak selalu otomatis menurunkan harga di tingkat konsumen apabila distribusi terganggu atau terjadi pelanggaran tata niaga.

Selain pengawasan pasar, pemerintah juga terus mengoptimalkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga 8 Juni 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," kata Yudhi.

Dari sisi makroekonomi, ketersediaan pangan yang memadai berkontribusi terhadap stabilitas inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah dan Bank Indonesia. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Mei berada di level 0,28%.

Bank Indonesia juga menilai penguatan ketahanan pangan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang. Melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), BI berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali mengatakan, seluruh program pengendalian inflasi pangan saat ini diarahkan pada tiga tujuan utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap rendah, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.

"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Ricky.