Pemadaman Listrik Jadi Alarm: IESR Sesalkan Tak Ada Satupun Anggota Komisi XII DPR RI yang Kritis

AKURAT.CO Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa.

Di balik peristiwa itu, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: desain kebijakan batu bara (RKAB dan DMO/ DPO) yang dinilai menciptakan tekanan pasokan bagi pembangkit listrik nasional.

CEO IESR (Institute for Essential Services Reform), Fabby Tumiwa, menilai salah satu penyebab utama pemadaman adalah keterbatasan pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terutama di sistem Jawa-Bali.

Menurut Fabby, sejumlah PLTU saat itu berada dalam kondisi operasi yang kritis, di bawah 7 hari, karena cadangan batu bara menipis. Untuk menjaga pembangkit tetap hidup, operator memilih menurunkan kapasitas operasi dibanding menghentikan pembangkit sepenuhnya.

Baca Juga: Kebijakan RKAB Kementerian ESDM Picu Menipisnya HOP dan Pemadaman Listrik, Ini Solusi dari IMEF

“Daripada pembangkit berhenti total karena kehabisan batu bara, kapasitasnya diturunkan supaya konsumsi batu baranya lebih hemat sambil menunggu pasokan masuk. Misal PLTU 2x300 MW, yang diperasikan 50 persennya saja,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan karena menghentikan PLTU bukan keputusan sederhana. Ketika pembangkit thermal berhenti total, proses menghidupkannya kembali bisa memakan waktu satu hingga dua hari sebelum kembali tersambung ke sistem.

Fabby menilai akar persoalan bermula dari keputusan pemerintah menurunkan RKAB atau target produksi batu bara nasional tahun 2026 menjadi 600 juta ton. Kebijakan itu disebut didasari asumsi bahwa pengurangan produksi dapat membantu menopang harga batubara global.

Namun konsekuensinya, perusahaan tambang harus melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang menurutnya justru berjalan lambat.

Dimana RKAB hingga April 20206 belum juga disetujui pemerintah. Padahal, kata dia, keterlambatan persetujuan RKAB berdampak langsung pada kemampuan produsen memulai produksi dan mengirimkan pasokan ke pasar domestik, termasuk ke PLN.

Fabby menjelaskan, dengan target produksi 600 juta ton dan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25%, maka alokasi untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 150 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan PLN sendiri diperkirakan sudah berada di kisaran 154 juta ton, belum termasuk kebutuhan industri dan smelter.

Artinya, bahkan jika target produksi tercapai penuh sekalipun, ruang pasokan domestik dinilai sudah sangat sempit.

Ia juga menyoroti insentif ekonomi yang menurutnya mulai tidak menarik bagi penambang. Harga DMO untuk PLN yang dipatok USD70 per ton dinilai semakin berat karena biaya produksi batu bara yang disebut telah naik ke kisaran 40–50 dolar AS per ton.

"Jadi bukan seperti yang disampaikan Menteri ESDM Jumat kemarin di DPR saat RDP dengan Komisi XII. Saya dengar waktu rapat dia kan bilang tidak benar itu ada kelangkaan batu bara karena kami sudah mengalokasikan untuk batu bara. Masalah mengalokasikannya benar. Tapi itu sebagian besarnya terlambat yang menyebabkan gangguan pasokan," ujar Fabby.

"Karena kemarin kalau saya lihat yang di RDP yang rapat dengan Komisi XII, ketika disampaikan hal itu, enggak ada satupun anggota Komisi 12 yang kritis mempertanyakan apa yang menyebabkan proses RKABnya terlambat," sesal Fabby.

Fabby menilai kejadian pemadaman bergilir menjadi pengingat bahwa sistem kelistrikan Indonesia masih rentan terhadap gangguan rantai pasok energi primer. Selama ini PLTU dibangun dengan asumsi menghasilkan listrik murah dan andal.

Namun pengalaman gangguan pasokan batu bara beberapa waktu terakhir, mulai dari hambatan logistik, cuaca ekstrem hingga dinamika regulasi, menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada satu sumber energi justru dapat menciptakan risiko baru.

“Paradigma penyediaan tenaga listrik kita menurut saya memang sudah perlu berubah. Dulu kan bangun banyak PLTU agar listrik murah dan andal. Kejadian yang terjadi baru-baru ini enggak menunjukkan hal itu. Bahwa ternyata PLTU kita bisa jadi intermittent lho saat pasukan batu bara berkurang,” kata Fabby.