Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Lagi Bisa Beli Pertalite, Siapa Saja yang Masuk?

AKURAT.CO Bagi sebagian orang, Pertalite masih menjadi pilihan utama karena harganya lebih terjangkau dibandingkan sejumlah jenis BBM nonsubsidi. Karena itu, rencana pemerintah membatasi subsidi Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9 dan 10 berpotensi mengubah pengeluaran sehari-hari pengguna kendaraan.

Rencana tersebut dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Namun, penting dicatat, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite. Pemerintah baru membahas kemungkinan implementasi pembatasan tersebut dan menyebut penerapannya dapat dilakukan beberapa bulan kemudian secara bertahap.

Ringkasan

Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 merupakan keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan relatif tinggi dalam klasifikasi 10 desil. Penentuan desil tidak hanya berdasarkan besarnya penghasilan, tetapi mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Pemerintah mempertimbangkan kelompok tersebut sebagai sasaran pembatasan karena subsidi BBM dinilai selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan kemungkinan penerapan kebijakan untuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Pernyataan tersebut mengandung dua informasi penting. Pertama, desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang sedang dipertimbangkan untuk pembatasan subsidi. Kedua, kebijakan tersebut belum diberlakukan saat pernyataan itu disampaikan.

Dengan demikian, pembaca sebaiknya tidak langsung menarik kesimpulan bahwa setiap orang yang saat ini tercatat dalam desil 9 atau 10 sudah kehilangan hak membeli Pertalite.

Mengapa Desil 9 dan 10 Menjadi Sasaran?

Persoalan utama yang sedang dibahas pemerintah sebenarnya bukan sekadar jenis BBM apa yang boleh dibeli masyarakat. Di balik rencana tersebut terdapat persoalan yang lebih besar, yakni siapa yang seharusnya menikmati subsidi negara.

Subsidi BBM pada dasarnya membuat harga yang dibayar konsumen menjadi lebih rendah dibandingkan apabila harga tersebut sepenuhnya mengikuti mekanisme keekonomian. Ketika subsidi diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi relatif mampu, manfaat anggaran negara berpotensi tidak terkonsentrasi pada kelompok yang paling membutuhkan.

Karena itu, pemerintah mengarah pada pendekatan yang lebih selektif.

Dalam narasi kebijakan ini, desil menjadi penting karena memberikan cara untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Artinya, pembahasan bukan hanya mengenai apakah seseorang memiliki mobil atau motor, tetapi juga mengenai bagaimana rumah tangga tersebut tercatat dalam sistem data kesejahteraan.

Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan sistem yang dimiliki Pertamina. Menurut Purbaya, sistem yang tersedia dinilai sudah cukup baik untuk mendukung kemungkinan implementasi pembatasan.

Namun, kesiapan sistem tidak otomatis berarti aturan baru sudah berlaku. Masih terdapat tahapan kebijakan yang harus diperhatikan sebelum pembatasan benar-benar diterapkan.

Apa Sebenarnya Arti Desil 9 dan 10?

Istilah "desil" mungkin terdengar teknis bagi sebagian masyarakat. Padahal, konsep dasarnya cukup sederhana.

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dalam klasifikasi tersebut terdapat 10 kelompok, dengan masing-masing desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan posisi kesejahteraannya.

Semakin rendah angka desil, semakin rendah pula posisi kesejahteraan kelompok tersebut. Sebaliknya, desil yang lebih tinggi menunjukkan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.

Secara sederhana, gambaran klasifikasinya sebagai berikut:

• Desil 1: kelompok dengan kondisi kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin.

• Desil 2: kelompok miskin.

• Desil 3: kelompok hampir miskin dan rentan kembali jatuh miskin.

• Desil 4: kelompok rentan miskin.

• Desil 5: kelompok dengan kondisi ekonomi pas-pasan.

• Desil 6–10: kelompok dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih sejahtera.

Dengan posisi tersebut, desil 9 dan 10 berada di bagian atas klasifikasi kesejahteraan.

Tetapi ada satu hal yang sering keliru dipahami: desil 9 atau 10 tidak sama dengan label "orang kaya" berdasarkan ukuran pendapatan semata.

Apakah Desil 9 dan 10 Sama dengan Orang Kaya?

Tidak sesederhana itu.

Klasifikasi desil tidak dapat dibaca seperti daftar gaji yang memiliki batas tertentu. Misalnya, seseorang tidak bisa otomatis menyimpulkan dirinya masuk desil 9 hanya karena memiliki penghasilan di atas nominal tertentu.

Data kesejahteraan mencakup sejumlah variabel sosial ekonomi. Dalam informasi Cek Bansos Kementerian Sosial, variabel yang diperhitungkan antara lain berkaitan dengan kondisi individu, perumahan, dan kepemilikan aset.

Hal ini penting karena persepsi seseorang mengenai kondisi ekonominya belum tentu sama dengan klasifikasi dalam basis data.

Seseorang bisa saja merasa dirinya "kelas menengah biasa" karena memiliki cicilan rumah, kendaraan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga yang besar. Namun, ketika kondisi sosial ekonominya dibandingkan dengan keluarga lain menggunakan sejumlah indikator, posisinya dapat berada pada kelompok desil yang lebih tinggi.

Sebaliknya, jangan pula menggunakan satu indikator seperti jenis kendaraan atau daya listrik untuk menebak seseorang pasti berada di desil 9 atau 10.

Desil adalah hasil klasifikasi berdasarkan data sosial ekonomi, bukan label yang dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Mengapa Status Desil Penting dalam Rencana Pembatasan Pertalite?

Jika rencana tersebut benar-benar diterapkan, status desil dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelompok yang masih mendapatkan manfaat subsidi.

Di sinilah letak perubahan besar yang perlu dipahami masyarakat.

Selama ini, konsumen dapat membeli BBM sesuai jenis dan ketentuan yang berlaku di SPBU. Dalam skema subsidi yang lebih tertarget, pemerintah berpotensi menghubungkan akses terhadap subsidi dengan data penerima atau kelompok kesejahteraan.

Artinya, pembahasan mengenai Pertalite tidak lagi semata-mata soal "berapa liter yang boleh dibeli", tetapi dapat bergeser menjadi "siapa yang dianggap berhak mendapatkan subsidi".

Perubahan tersebut penting terutama bagi masyarakat yang selama ini menggunakan Pertalite sebagai bagian dari strategi menghemat pengeluaran transportasi.

Contoh sederhananya

Bayangkan sebuah keluarga memiliki satu mobil yang digunakan untuk bekerja dan aktivitas keluarga. Mereka memiliki pekerjaan tetap dan kondisi ekonomi yang relatif stabil.

Dalam percakapan sehari-hari, keluarga tersebut mungkin masih menganggap dirinya sebagai kelas menengah. Mereka tetap memiliki cicilan, biaya sekolah, tagihan rumah, dan kebutuhan lain yang harus dibayar setiap bulan.

Namun, persepsi tersebut tidak otomatis menentukan status desil mereka.

Jika berdasarkan data sosial ekonomi keluarga tersebut masuk kelompok desil 9 atau 10, maka apabila kebijakan pembatasan benar-benar diberlakukan, mereka termasuk kelompok yang berpotensi terdampak.

Inilah alasan mengapa masyarakat tidak cukup hanya menilai dirinya "mampu" atau "tidak mampu". Status dalam data kesejahteraan menjadi jauh lebih relevan ketika subsidi mulai ditargetkan secara lebih spesifik.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite Pakai Sistem Desil, Ini Kelompok yang Tak Lagi Bisa Beli BBM Subsidi

Baca Juga: B50 Jadi Penyangga Ketahanan Energi, Airlangga: Harga Pertalite Tak Akan Naik hingga Akhir Tahun

Apakah Sekarang Desil 9 dan 10 Sudah Dilarang Beli Pertalite?

Belum.

Berdasarkan narasi kebijakan yang disampaikan Purbaya pada 11 Agustus 2026, pemerintah masih membahas kemungkinan penerapan pembatasan. Purbaya secara eksplisit mengatakan kebijakan tersebut "bukan sekarang" dan kemungkinan dilakukan beberapa bulan kemudian secara bertahap.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya masuk kelompok desil 9 atau 10 sebaiknya tidak langsung menganggap status tersebut sebagai larangan membeli Pertalite.

Yang lebih penting untuk dilakukan saat ini adalah memahami status desil dalam data pemerintah dan mengikuti perkembangan aturan resmi mengenai mekanisme subsidi BBM.

Bagaimana Pemerintah Menentukan Kelompok Desil?

Status desil tidak ditentukan hanya dengan melihat nominal pendapatan seseorang. Berdasarkan informasi pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), pengelompokan kesejahteraan menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi.

Beberapa informasi yang menjadi bagian dari penilaian antara lain kondisi individu, kondisi perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset.

Artinya, seseorang tidak bisa menentukan sendiri bahwa dirinya masuk desil 9 atau 10 hanya berdasarkan pekerjaan, gaji, atau jenis kendaraan yang dimiliki.

Hal tersebut juga menjelaskan mengapa istilah desil perlu dibedakan dari istilah "kelas ekonomi" yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Mengapa Penghasilan Saja Tidak Cukup?

Bayangkan dua keluarga sama-sama memiliki penghasilan tetap. Keluarga pertama tinggal di rumah dengan kondisi tertentu, memiliki aset dan fasilitas rumah tangga yang lebih banyak, sedangkan keluarga kedua memiliki kondisi tempat tinggal dan kepemilikan aset yang berbeda.

Walaupun pendapatan bulanan mereka terlihat mirip, kondisi sosial ekonomi keduanya belum tentu sama.

Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat sebaiknya tidak menggunakan kalkulasi sederhana seperti:

"Gaji saya sekian, berarti saya pasti desil 9."

Kesimpulan tersebut tidak tepat tanpa melihat keseluruhan data yang digunakan dalam klasifikasi.

Bagi kebijakan subsidi, perbedaan ini menjadi penting. Pemerintah membutuhkan data yang cukup akurat untuk menentukan kelompok mana yang dianggap membutuhkan dukungan dan kelompok mana yang dinilai relatif mampu membeli BBM tanpa subsidi.

Apa Perbedaan Desil 9 dan Desil 10?

Desil 9 dan desil 10 sama-sama berada pada kelompok kesejahteraan paling atas dalam klasifikasi 10 desil. Namun, keduanya tetap merupakan kelompok yang berbeda dalam urutan kesejahteraan.

Desil 9 berada satu tingkat di bawah desil 10. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok yang berada pada posisi kesejahteraan tertinggi dalam pembagian tersebut.

Yang perlu diperhatikan, pembagian ini tidak berarti seluruh anggota desil 9 memiliki kondisi ekonomi yang identik. Begitu pula dengan desil 10.

Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, angka desil lebih tepat dipahami sebagai posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label yang menggambarkan seluruh kondisi finansial seseorang secara sempurna.

Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak buru-buru mengartikan desil 9 dan 10 sebagai "orang kaya raya".

Dalam konteks rencana pembatasan Pertalite, yang sedang dibidik adalah kelompok kesejahteraan tingkat atas dalam sistem klasifikasi tersebut.

Mengapa Pembatasan Subsidi Bisa Berdampak ke Kelas Menengah?

Sekilas, pembatasan subsidi bagi kelompok kesejahteraan atas mungkin terlihat sederhana. Pemerintah mengurangi subsidi untuk kelompok yang dianggap lebih mampu, lalu anggaran dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, implementasinya tidak selalu sesederhana konsep tersebut.

Ada keluarga yang secara statistik tergolong relatif sejahtera, tetapi tetap sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja. Misalnya, seseorang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer setiap hari atau menggunakan kendaraan untuk mengantar anggota keluarga.

Jika akses terhadap Pertalite dibatasi dan konsumen harus beralih ke BBM nonsubsidi, biaya mobilitas mereka dapat meningkat.

Di sinilah muncul pertanyaan penting: seberapa besar tambahan biaya yang harus ditanggung rumah tangga yang masuk kelompok desil 9 dan 10?

Besarnya dampak tentu bergantung pada jenis kendaraan, jarak tempuh, frekuensi perjalanan, serta jenis BBM pengganti yang digunakan.

Dengan kata lain, dampak kebijakan tidak hanya dirasakan pada saat konsumen berada di SPBU. Perubahan biaya BBM dapat ikut memengaruhi anggaran transportasi rumah tangga.

Simulasi: Berapa Besar Pengeluaran yang Bisa Berubah?

Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah keluarga menggunakan kendaraan untuk perjalanan rutin dan selama ini memilih Pertalite karena lebih murah.

Jika suatu saat keluarga tersebut tidak lagi mendapatkan akses terhadap BBM subsidi dan harus menggunakan produk nonsubsidi, maka terdapat selisih harga yang harus ditanggung untuk setiap liter.

Misalnya konsumsi kendaraan mencapai 10 liter per minggu. Dalam sebulan, kebutuhan tersebut sekitar 40 liter.

Jika terdapat selisih harga Rp2.000 per liter antara BBM yang sebelumnya digunakan dan BBM pengganti, tambahan pengeluaran secara sederhana menjadi sekitar:

40 liter × Rp2.000 = Rp80.000 per bulan.

Angka tersebut hanya simulasi, bukan proyeksi resmi dampak kebijakan. Konsumsi kendaraan dan selisih harga BBM setiap produk dapat berbeda.

Namun, simulasi ini menunjukkan satu hal: kebijakan subsidi memiliki dampak yang bisa dihitung sampai tingkat pengeluaran rumah tangga.

Bagi keluarga dengan mobilitas tinggi, tambahan biaya dapat menjadi lebih besar. Sebaliknya, keluarga yang jarang menggunakan kendaraan mungkin merasakan dampak yang lebih kecil.

Karena itu, pembahasan mengenai pembatasan Pertalite sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang masuk desil 9 dan 10, tetapi juga melihat bagaimana perubahan tersebut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Apa Tantangan Jika Subsidi Pertalite Dibatasi Berdasarkan Desil?

Tantangan paling penting bukan hanya soal teknologi di SPBU. Akurasi data menjadi faktor yang tidak kalah menentukan.

Semakin spesifik pemerintah menargetkan subsidi, semakin penting pula data yang digunakan untuk menentukan penerimanya.

Jika data sosial ekonomi tidak menggambarkan kondisi keluarga terbaru, terdapat kemungkinan muncul situasi ketika kondisi riil rumah tangga sudah berubah tetapi data belum mengikuti perubahan tersebut.

Misalnya, sebuah keluarga mengalami perubahan pekerjaan atau pendapatan. Apabila informasi dalam basis data belum diperbarui, posisi kesejahteraan yang tercatat belum tentu menggambarkan keadaan terkini.

Ini merupakan salah satu titik krusial dalam kebijakan subsidi berbasis data.

Ketepatan Sasaran Harus Berjalan Bersama Akurasi Data

Pemerintah memang memiliki kepentingan untuk memastikan subsidi tidak dinikmati secara berlebihan oleh kelompok yang dianggap mampu.

Namun, kebijakan yang semakin tertarget membutuhkan sistem pendataan yang semakin presisi.

Dengan demikian, keberhasilan pembatasan Pertalite nantinya tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak subsidi yang berhasil dikurangi. Pemerintah juga perlu melihat apakah subsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran.

Inilah paradoks kebijakan subsidi: semakin ketat sasaran dibuat, semakin besar kebutuhan terhadap data yang akurat.

Apa yang Perlu Dilakukan Masyarakat yang Khawatir Masuk Desil 9 atau 10?

Masyarakat tidak perlu langsung menganggap status desil 9 atau 10 sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak bisa membeli Pertalite.

Sebab, berdasarkan pernyataan pemerintah yang menjadi dasar pembahasan ini, pembatasan tersebut masih berupa rencana dan belum diterapkan saat pernyataan disampaikan.

Langkah yang lebih relevan adalah mengetahui status data kesejahteraan masing-masing keluarga.

Masyarakat dapat memeriksa informasi melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK.

Selain itu, masyarakat perlu membedakan tiga hal:

1. Status desil, yaitu klasifikasi kesejahteraan keluarga.

2. Rencana pembatasan, yaitu kebijakan yang masih dibahas pemerintah.

3. Aturan yang berlaku, yaitu ketentuan resmi yang sudah diterapkan dan harus dipatuhi masyarakat.

Ketiganya tidak boleh dianggap sebagai hal yang sama.

Status desil 9 atau 10 saat ini tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dilarang membeli Pertalite.

Mengapa Masyarakat Perlu Menunggu Aturan Resmi?

Pernyataan menteri mengenai kemungkinan pembatasan merupakan informasi penting mengenai arah kebijakan pemerintah. Namun, implementasi sebuah kebijakan membutuhkan ketentuan yang lebih rinci.

Masyarakat nantinya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembatasan diterapkan, siapa yang benar-benar terdampak, serta bagaimana sistem di SPBU mengenali kelompok yang memperoleh subsidi.

Selama detail tersebut belum diumumkan sebagai aturan yang berlaku, masyarakat sebaiknya tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang beredar secara potongan-potongan.

Terlebih, Purbaya sendiri menyebut pembatasan tersebut kemungkinan dilakukan secara bertahap dan beberapa bulan kemudian, bukan langsung pada saat pembahasan berlangsung.

Dengan begitu, pertanyaan yang paling relevan untuk saat ini bukan "kapan desil 9 dan 10 dilarang membeli Pertalite?", melainkan bagaimana bentuk kebijakan final yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Bagaimana Cara Cek Desil Keluarga di Cek Bansos Kemensos?

Masyarakat yang ingin mengetahui status desil keluarganya dapat memanfaatkan layanan Cek Bansos Kemensos.

Berdasarkan informasi yang diberikan, pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkahnya relatif sederhana:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.

2. Masukkan NIK sesuai data kependudukan.

3. Ketik huruf kode atau captcha yang tersedia.

4. Jika kode tidak terbaca, gunakan tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.

5. Klik tombol "CARI DATA".

6. Periksa informasi yang ditampilkan oleh sistem.

Masyarakat sebaiknya memastikan NIK yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan.

Pengecekan ini berguna untuk memahami bagaimana keluarga tercatat dalam sistem, terutama ketika pemerintah mulai mengembangkan kebijakan bantuan atau subsidi yang lebih terarah.

Apakah Masuk Desil 9 atau 10 Berarti Pasti Tidak Bisa Beli Pertalite?

Tidak.

Status desil 9 atau 10 belum otomatis membuat seseorang dilarang membeli Pertalite. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 11 Agustus 2026, pemerintah masih membahas kemungkinan pembatasan subsidi bagi kelompok tersebut.

Purbaya bahkan menegaskan bahwa pelaksanaannya bukan dilakukan saat itu juga. Pemerintah disebut mempertimbangkan penerapan beberapa bulan kemudian secara bertahap.

Karena itu, masyarakat perlu menunggu aturan resmi sebelum menyimpulkan bagaimana akses Pertalite nantinya akan diberlakukan.

Apa Arti Rencana Pembatasan Pertalite bagi Masyarakat?

Jika kebijakan tersebut diterapkan, kelompok desil 9 dan 10 berpotensi menjadi salah satu kelompok yang tidak lagi memperoleh manfaat subsidi Pertalite seperti sebelumnya.

Dampak paling mudah terlihat adalah kemungkinan bertambahnya biaya BBM bagi keluarga yang harus beralih menggunakan produk nonsubsidi. Besarnya dampak tentu berbeda-beda karena dipengaruhi konsumsi kendaraan dan jarak perjalanan masing-masing keluarga.

Namun, mekanisme final pembatasan masih menjadi bagian penting yang harus ditunggu dari pemerintah.

Mengapa Pemerintah Membidik Desil 9 dan 10?

Pemerintah membahas kelompok tersebut karena desil 9 dan 10 berada pada tingkat kesejahteraan relatif tinggi dalam klasifikasi 10 desil. Di sisi lain, pemerintah menilai subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dengan membatasi subsidi pada kelompok yang dianggap lebih mampu, pemerintah berupaya mengarahkan manfaat subsidi kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut nantinya sangat bergantung pada kualitas data dan mekanisme penerapannya di lapangan.

Apakah Desil 9 dan 10 Sama dengan Orang Kaya?

Tidak selalu.

Desil merupakan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, bukan sekadar jumlah gaji bulanan. Informasi yang digunakan dapat mencakup kondisi individu, tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.

Karena itu, masyarakat tidak dapat menentukan status desil hanya dengan melihat penghasilan atau jenis kendaraan yang dimiliki.

Desil 9 dan 10 menunjukkan posisi relatif yang tinggi dalam klasifikasi kesejahteraan, tetapi tidak boleh disederhanakan sebagai label bahwa semua anggota kelompok tersebut memiliki kondisi finansial yang sama.

Bagaimana Cara Mengetahui Saya Masuk Desil Berapa?

Masyarakat dapat mengeceknya melalui layanan Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan NIK dan kode captcha yang tersedia, kemudian memilih opsi pencarian data.

Pengecekan tersebut lebih dapat diandalkan dibandingkan mencoba menebak status desil berdasarkan gaji, pekerjaan, kendaraan, atau kondisi rumah semata.

Kapan Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Berlaku?

Belum ada waktu penerapan yang disebutkan secara pasti dalam narasi kebijakan tersebut.

Purbaya mengatakan pemerintah membahas kemungkinan implementasi "beberapa bulan kemudian" dan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya membedakan antara rencana yang sedang dibahas dengan aturan yang sudah resmi berlaku.

Informasi mengenai waktu penerapan, mekanisme, dan kelompok yang benar-benar terkena pembatasan perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Saya Ternyata Masuk Desil 9 atau 10?

Tidak perlu langsung panik.

Status desil 9 atau 10 pada saat ini tidak otomatis berarti akses terhadap Pertalite telah dicabut. Masyarakat dapat mengecek statusnya melalui Cek Bansos Kemensos dan mengikuti perkembangan kebijakan resmi pemerintah.

Yang juga penting, jangan mengambil kesimpulan hanya dari informasi di media sosial mengenai larangan Pertalite. Pastikan informasi tersebut merujuk pada aturan resmi, terutama ketika pemerintah masih membahas bentuk dan waktu implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Rencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM. Jika sebelumnya subsidi dapat dinikmati konsumen dalam cakupan yang lebih luas, pemerintah kini membahas kemungkinan membuat penyalurannya lebih terarah berdasarkan kelompok kesejahteraan.

Namun, satu hal harus digarisbawahi: desil 9 dan 10 belum berarti otomatis dilarang membeli Pertalite.

Pernyataan Purbaya pada 11 Agustus 2026 masih berbicara mengenai kemungkinan implementasi. Bahkan, ia menyebut penerapannya bukan saat itu, melainkan dapat dilakukan beberapa bulan kemudian secara bertahap.

Bagi masyarakat, langkah paling masuk akal saat ini adalah memahami status desil dan memantau perkembangan aturan. Jangan pula menyamakan desil 9 dan 10 dengan "orang kaya" hanya berdasarkan pendapatan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh dua hal: ketepatan sasaran subsidi dan ketepatan data yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkannya.

Baca Juga: Tanggapan Pertamina soal Larangan Beli Pertalite bagi Penunggak Pajak, Benarkah Tak Bisa Isi BBM Subsidi?

Baca Juga: Pertamina Buka Suara soal Struk Pertalite Rp18.040 per Liter

FAQ

Apa itu desil 9 dan 10?

Desil 9 dan 10 merupakan dua kelompok teratas dalam klasifikasi 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Kelompok ini secara umum berada pada tingkat kesejahteraan relatif tinggi dan bukan prioritas utama penerima bansos reguler. Namun, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada pendapatan, melainkan berbagai variabel sosial ekonomi.

Apakah desil 9 dan 10 sudah dilarang membeli Pertalite?

Belum. Desil 9 dan 10 baru disebut sebagai kelompok yang mungkin menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kemungkinan implementasinya dilakukan beberapa bulan kemudian secara bertahap, sehingga pernyataan tersebut belum dapat diartikan sebagai larangan yang sudah berlaku.

Mengapa pemerintah ingin membatasi Pertalite untuk desil 9 dan 10?

Pemerintah mempertimbangkan pembatasan karena menilai subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Kelompok desil 9 dan 10 berada pada tingkat kesejahteraan relatif tinggi sehingga pemerintah membahas kemungkinan mengurangi manfaat subsidi untuk kelompok tersebut dan mengarahkannya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Apakah desil 9 dan 10 berarti orang kaya?

Tidak secara sederhana. Desil merupakan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, termasuk kondisi individu, perumahan, daya listrik, dan kepemilikan aset. Karena itu, seseorang tidak dapat menentukan status desil hanya berdasarkan nominal gaji atau jenis kendaraan yang dimiliki.

Bagaimana cara cek desil di Cek Bansos Kemensos?

Masyarakat dapat membuka layanan Cek Bansos Kemensos, memasukkan NIK, mengisi kode captcha, lalu menekan tombol "CARI DATA". Jika captcha kurang jelas, kode dapat diperbarui menggunakan tombol refresh. Hasil pencarian kemudian dapat digunakan untuk melihat informasi yang tersedia mengenai status keluarga.

Kapan pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 mulai berlaku?

Belum ada tanggal pasti yang disebutkan dalam narasi tersebut. Purbaya hanya menyampaikan bahwa pemerintah membahas kemungkinan implementasi beberapa bulan kemudian secara bertahap. Karena itu, waktu dan mekanisme final pembatasan masih perlu menunggu keputusan atau aturan resmi pemerintah.

Apa dampaknya jika desil 9 dan 10 tidak lagi mendapat subsidi Pertalite?

Dampak yang paling mungkin dirasakan adalah meningkatnya biaya BBM bagi keluarga yang sebelumnya mengandalkan Pertalite dan kemudian harus menggunakan BBM nonsubsidi. Besarnya tambahan pengeluaran akan berbeda-beda, tergantung konsumsi kendaraan, jarak perjalanan, frekuensi penggunaan, serta perbedaan harga BBM yang digunakan.