Penambahan RKAB Vale Masih Berproses, Bahlil Singgung Soal Amal Perbuatan

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara perihal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk.

Bahlil menyampaikan, Vale telah mendapatkan persetujuan RKAB pada tahap awal, tetapi kemudian mengajukan tambahan produksi.

“Vale itu bukan memotong. Kita kasih, tapi dia minta tambah. Jadi tahap pertama kita sudah kasih. Jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang. Aku fair-fair saja kok. Kita sudah kasih, tapi dia minta tambah,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: PT Vale Kembangkan 3 Proyek Nikel, Total Investasi Tembus USD7,2 Miliar

Bahlil menjelaskan, keputusan untuk memberikan tambahan kuota produksi tidak hanya mempertimbangkan permintaan perusahaan. Pemerintah juga akan melihat rekam jejak atau kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.

Ia menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip perlakuan yang setara atau equal treatment kepada perusahaan tambang, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). “Harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, PT ANTAM, semuanya kita kasih. Gak ada yang kita kasih,” ujarnya.

Bahlil kembali menegaskan pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan RKAB Vale. Namun, ia meminta perusahaan juga memperbaiki pelaksanaan kewajibannya agar dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian tambahan kuota produksi.

“Menyangkut RKAB sekali lagi akan saya clearkan, menyangkut dengan Vale. Tapi amal perbuatannya juga harus diperbaiki,” tutur Bahlil.

Sekadar informasi, PT Vale Indonesia Tbk masih menunggu persetujuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk meningkatkan kapasitas produksinya di sejumlah wilayah operasi.

Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk, Mateus Sigit Harisulistya mengatakan, perseroan telah memperoleh RKAB pada awal 2026 dengan alokasi produksi penuh untuk wilayah Sorowako.

Sementara itu, alokasi untuk wilayah operasi lainnya yaitu Pomalaa dan Bahodopi baru mencapai 30%. “Kalau RKAB kan kita di awal tahun dulu sudah dapat, 100% untuk Sorowako kemudian 30% untuk area yang lain. Kita masih dalam proses untuk mendapatkan revisi RKAB,” ucap Mateus beberapa hari lalu.