Kejuaraan Dunia Senam Artistik: Ketika Politik Semakin Terang-Terangan Merasuki Olahraga Global

AKURAT.CO, Sebagai negara yang tak familiar dengan senam artistik, semestinya pengalaman menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 membuka wawasan baru bagi publik Indonesia tentang cabang olahraga yang disebut sebagai “ibu seluruh cabang olahraga” tersebut.

Sudah selayaknya publik lokal mendapatkan pengalaman menyaksikan aksi pesenam-pesenam elite dunia di salah satu kejuaraan dunia paling prestisius di planet bumi tersebut. Apalagi kejuaraan ini adalah sejarah baru sebab yang pertama digelar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Namun, yang ideal tinggallah yang ideal. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 justru mendapatkan “dorongan publikasi” tidak melalui aspek keolahragaannya melainkan karena kontroversi konflik “diplomasi”.

Baca Juga: Gimnastik Indonesia: Delegasi Israel Dipastikan Absen di Kejuaraan Dunia Senam Artistik

Publik lokal yang berada di luar jangkauan skena senam mengetahui Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, dari berita tentang penolakan Pemerintah Indonesia atas pengajuan visa oleh atlet Israel.

Tindakan ini kemudian diikuti oleh sanksi yang dikeluarkan Komite Olimpiade Internasional (IOC) terhadap Indonesia. Yakni memutus semua lobi Indonesia untuk menjadi tuan rumah perhelatan internasional–termasuk Olimpiade 2036–juga menyarankan federasi internasional tak menggelar acara di Indonesia.

IOC mengajukan satu syarat jika Indonesia ingin sanksi dan anjuran itu dicabut: memberikan akses kepada atlet dari seluruh negara anggota dan secara tidak langsung merujuk kepada Israel.

Skala kepelikan polemik ini mau tidak mau membayangi gairah untuk menyaksikan pertunjukan di Indonesia Arena pekan lalu itu. Terutama karena IOC memilih mengeluarkan pengumuman sanksi terhadap Indonesia pada 22 Oktober atau tepat sebelum dua hari terakhir yang merupakan final nomor apparatus perseorangan.

Dengan kata lain, IOC hendak melabeli Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Indonesia sebagai event yang “problematik” dan pernyataan itu lebih-lebih diarahkan kepada komunitas senam internasional yang sedang berkumpul di Jakarta pekan lalu.

Dengan demikian, mustahil untuk tak berasumsi bahwa suporter Amerika Serikat yang tampaknya paling ramai saat mendukung Brody Malone tampil di nomor palang tunggal putra pada final terakhir hari Sabtu lalu terpapar dengan polemik antara IOC dan Indonesia soal boikot terhadap atlet Israel.

Indonesia Arena sendiri bisa dikatakan cukup ramai meski tribun tak full-packed di hari terakhir Kejuaraan Dunia Senam Artistik. Namun, sanksi IOC dan penolakan Indonesia terhadap atlet Israel telah memberikan kertas filter untuk membuat kegembiraan acara olahraga dibayang-bayangi aura perang di Gaza.

Deadlock Olahraga Global

Asumsi klise tentang standar ganda IOC suka tidak suka memberikan kesan bahwa filosofi “kebebasan dan hak” yang termaktub dalam mukadimah Piagam Olimpiade sementara ini tak sepenuhnya berpijak pada akar yang mutlak.

Konflik Israel dan Palestina berikut genosida di Gaza telah membuat mantra “bebas dari pengaruh politik” yang diusung oleh IOC justru semakin tak bisa menghindari politik. Dengan menghukum Indonesia, IOC justru secara mencolok tak mampu menahan diri dari pengaruh politik yang diharamkannya itu.

Kesampingkan sebentar soal tudingan klise yang semakin jelas bahwa IOC menerapkan standar ganda dengan tak menghukum Israel atas genosida di Gaza sementara memboikot Rusia sebagai ganjaran atas invasi ke Ukraina.

Baca Juga: IOC Larang Kejuaraan Dunia di Indonesia, Menpora Erick: Kami Pegang Prinsip Sesuai UUD 45

Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa penolakan terhadap atlet Israel berdasarkan pada konstitusi yang menuntut penghapusan penjajahan di atas dunia. Pada poin ini, titik tolak Indonesia adalah menganggap Palestina saat ini masih berada di bawah jajahan Israel.

Bagi Indonesia, keputusan menolak atlet Israel adalah “kewajiban moral” yang bersandar pada konstitusi untuk menghentikan penderitaan warga Palestina. Namun, IOC melihat dengan cara berbeda di mana mereka dalam sanksinya kepada Indonesia menggunakan kata “diskriminasi”.

Dan oleh sebab itu, manuver Indonesia terhadap atlet Israel tidak pula bisa dilihat sebagaimana Rusia menginvasi Ukraina. Diplomasi Indonesia tidak melihat Israel dengan nada kebencian dan itu terindikasi dalam pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September lalu.

Bagi Indonesia yang tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sikapnya jelas, yakni akan mengakui Israel jika Israel mengakui negara Palestina yang berdaulat. Sementara Prabowo sendiri dalam Sidang Umum PBB juga menegaskan bahwa keamanan Israel juga harus dijamin.

Di sini tampak bahwa posisi Indonesia tidak untuk melakukan “cancel” terhadap Israel namun tindakan harus diambil lebih lagi karena diplomasi tingkat elite dengan pertaruhan besar soal Timur Tengah sedang berlangsung saat ini.

Dari sudut pandang publik pro-Palestina, aksi Indonesia bisa dilihat sebagai preseden untuk memberi tekanan kepada Israel melalui event olahraga. Dan yang cukup tak biasa adalah Federasi Senam Internasional (FIG) serta Pengadilan Arbitrase Internasional (CAS) memilih bertahan dengan sikap Indonesia.

Masalahnya, IOC berada di posisi sebaliknya.

Dari sini, ke mana olahraga dunia akan bergerak?

Bagi Indonesia, pencabutan hak tuan rumah karena menolak Israel adalah hal yang traumatik sebenarnya. Indonesia sudah merasakannya ketika FIFA mencabut hak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 yang sudah dinanti-nantikan pada 2023 karena manuver politisi yang menolak masuk Tim Nasional Israel.

Baca Juga: IOC Putus Semua Lobi, Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2036 Terancam Gugur

Tetapi, situasi 2025 jauh berbeda. Pendulum protes terhadap genosida di Gaza sudah menyebar secara luas tidak saja di Indonesia, namun juga di Eropa sendiri. Yang paling mencolok adalah demonstrasi pengunjuk rasa pro-Palestina di balap sepeda Vuelta A Espana, September lalu.

Dengan gelombang gerakan menentang Israel yang bergulir di penjuru dunia, IOC jelas bukan kelompok orang-orang yang tak mengerti dengan “sentimen” yang bermain dalam penolakan Indonesia terhadap atlet Israel.

Ada semacam permakluman dalam sanksi kepada Indonesia di mana mereka membuka ruang dialog dengan meminta FIG dan pemangku kepentingan Indonesia datang ke kantor pusat IOC di Lausanne, Swiss, untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan Kejuaraan Dunia Senam Artistik.

Namun, yang diukur adalah apa yang terhidang di atas meja dan bisa diakses oleh publik. IOC hendaknya bergerak ke arah solusi di mana atlet Israel bisa datang ke negara manapun di dunia untuk berkompetisi tanpa membiaskan ketidaknetralan.

Sekali lagi, penolakan Indonesia memberikan visa bukan untuk mengucilkan atlet Israel, melainkan untuk menjajal kemungkinan dimensi baru di mana olahraga global bisa membuat perdamaian, hak, dan kebebasan yang tertera di Piagam Olimpiade bisa memberikan sumbangan terhadap penyelesaian tragedi kemanusiaan di Gaza.

Pertemuan dengan FIG dan pemangku kepentingan di Lausanne akan sangat krusial. Jika IOC bertahan dengan mengambil sikap antagonistis atas Indonesia, olahraga global bisa kembali ke dekade 1960an dan 1980an dengan tren boikot akibat tak bisa menahan diri dari guncangan geopolitik disertai perang era Perang Dingin.