Grand Slam Terancam Diboikot, Iga Swiatek Pilih Jalur Diplomasi: Itu Terlalu Ekstrem

AKURAT.CO, Di tengah memanasnya ancaman boikot yang disuarakan para petenis top dunia terhadap turnamen Grand Slam, mantan petenis nomor satu dunia, Iga Swiatek, memilih untuk mengambil langkah yang lebih moderat.

Pemegang empat gelar Prancis Terbuka itu menilai aksi mogok bertanding merupakan langkah yang terlalu jauh.

Menurut Iga Swiatek, dialog dan negosiasi terbuka dengan badan penyelenggara harus menjadi prioritas utama sebelum para pemain memutuskan untuk mengambil tindakan drastis.

"Hal terpenting adalah memiliki komunikasi dan diskusi yang tepat dengan badan penyelenggara, sehingga kita memiliki ruang untuk berbicara dan mungkin bernegosiasi," kata Iga Swiatek dikutip TSN.

Swiatek berharap ada titik temu sebelum ajang Prancis Terbuka resmi bergulir pada 24 Mei mendatang. Meski memahami keresahan rekan-rekan sejawatnya, ia belum sepakat dengan ide pengosongan lapangan.

"Mudah-mudahan sebelum Prancis Terbuka akan ada kesempatan untuk mengadakan pertemuan dan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Namun, memboikot turnamen adalah situasi yang agak ekstrem," tambahnya.

Pernyataan Swiatek ini muncul sebagai respons atas sikap keras yang diambil rival utamanya, Aryna Sabalenka.

Sebelumnya, petenis putri peringkat satu dunia itu bersama Jannik Sinner secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap pembagian pendapatan di turnamen Grand Slam yang dianggap tidak adil bagi pemain.

Para pemain mengeklaim bahwa meskipun total hadiah uang di Prancis Terbuka 2026 naik sepuluh persen menjadi 61,7 juta Euro (Rp1,258 triliun), namun persentase jatah pemain dari total pendapatan turnamen justru merosot.

Berdasarkan data pemain, pangsa mereka turun menjadi 14,9 persen dari proyeksi pendapatan tahun ini yang menembus 400 juta Euro (Rp8,158 triliun).

Selain masalah hadiah uang, para pemain yang tergabung dalam gerakan protes ini menuntut peningkatan fasilitas lainnya seperti sistem dana pensiun yang lebih baik dan opsi layanan kesehatan yang lebih mumpuni.

Petenis lain seperti Jasmine Paolini bahkan menyebut bahwa organisasi ATP dan WTA jauh lebih progresif dalam memberikan jaminan kesejahteraan, seperti cuti hamil, dibandingkan pihak penyelenggara Grand Slam.

Hingga saat ini, pihak penyelenggara Prancis Terbuka masih bungkam terkait pernyataan kolektif para pemain tersebut.

Dengan waktu yang semakin mepet menuju pembukaan turnamen di Paris, mata dunia kini tertuju pada apakah jalur diplomasi yang diusulkan Swiatek akan membuahkan hasil, atau justru aksi boikot radikal yang akan mengambil alih panggung.

Sebagai informasi, juara tunggal di Prancis Terbuka tahun ini kemungkinan menerima hadiah sebesar 2,8 juta Euro (sekitar Rp48 miliar), sementara pemain yang gugur di babak pertama mengantongi 87.000 Euro (sekitar Rp1,5 miliar).

Angka yang besar secara nominal, namun dianggap kecil secara persentase oleh para atlet yang menjadi bintang utama pertunjukan tersebut.