Gempa NTT Diusulkan Jadi Bencana Nasional, DPR: Yang Terpenting Penanganannya

AKURAT.CO Aksi demo mahasiswa mendesak pemerintah untuk menetapkan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menilai penanganan terhadap korban dan dampak bencana lebih penting dibandingkan status penetapan bencana.

Saan mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai telah melakukan penanganan secara maksimal meski gempa tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Yang penting kan soal penanganannya, ya, bukan statusnya. Jadi sekali lagi pemerintah sudah maksimal yang saya lihat," kata Saan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Layanan Trauma Healing dan Perpustakaan Dihadirkan bagi Pengungsi Anak-Anak Gempa NTT

Dia mencontohkan pemerintah telah mendirikan rumah sakit lapangan untuk menangani korban yang membutuhkan perawatan medis. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah rumah sakit permanen turut terdampak gempa sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

"Saya lihat sudah maksimal. Bahkan rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban yang membutuhkan perawatan medis karena rumah sakit yang permanennya juga terdampak gempa tidak bisa melayani secara maksimal, pemerintah membuat rumah sakit lapangan dan ini sudah bekerja secara maksimal juga," ujarnya.

Selain fasilitas kesehatan, Saan menyebut bantuan untuk masyarakat terdampak terus disalurkan. Akses jalan di wilayah terdampak juga disebut telah kembali terhubung, sementara jaringan listrik dan komunikasi mulai berfungsi.

"Bantuan-bantuan terus-menerus, bahkan akses jalan sudah terhubung semua, listrik juga sudah nyala semua, bahkan akses informasi sinyal di sana juga kemarin kita ke sana malam-malam juga sudah baik semua," jelasnya.

Meski demikian, DPR akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT. Saan mengatakan DPR juga akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"DPR pasti akan rapat koordinasi lagi nanti dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait," tuturnya.

Baca Juga: Kemenhub: Operasional Bandara dan Pelabuhan NTT Kembali Normal Pasca Gempa

DPR juga berencana menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing daerah.

Terkait aksi mahasiswa yang menuntut status bencana nasional, Saan mengatakan demonstrasi merupakan hal yang biasa dalam menyampaikan aspirasi. Dia hanya mengingatkan agar aksi berjalan tertib.

"Kalau demo itu biasa aja kalau demo. Walaupun minggu depan ada aksi lagi, ya yang penting tertib," pungkasnya.