Pengakuan Warga Rempang: Kami Cuma Dikasih Rumah Bersertifikat, Tapi Lahan Enggak Termasuk Ganti Rugi

AKURAT.CO Polemik warga di Pulau Rempang masih tak berkesudahan, walaupun Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia sudah mendatangi wilayah tersebut untuk bertemu masyarakat.

Karinus, salah satu warga yang juga pemilik lahan, mengatakan, mayoritas masyarakat masih keberatan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan kawasan Rempang Eco City.

Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi karena warga menilai belum ada win-win solution yang ditawarkan pemerintah. Karena, pemerintah tak ingin mengganti lahan-lahan warga yang dijadikan mata pencaharian.

Baca Juga: Bahlil Pulang, Masalah Warga Rempang Belum Hilang

"Kalau ganti rugi istilahnya gini, yang diganti dia (pengelola Remoang Eco City) itu kan hanya mendapatkan rumah, ada sertifikatnya. Itu saja. jadi lahan kita yang di luar itu tidak dibayar," kata Karinus kepada Akurat.co, Jumat (22/9/2023).

Ini jawaban mengapa mayoritas warga masih bersikukuh mempertahankan tanahnya. Sebab, dari lahan tersebutlah warga menggantungkan hidupnya.

"Untuk tani, untuk sayur, untuk tanaman-tanaman kelapa, buah-buahan itu kan pasti ada, pohonnya udah besar-besar itu," ujarnya.

Baca Juga: Peristiwa Rempang, Pelecehan Aparat Terhadap Warga

Padahal, menurut Karinus, lahan-lahan tersebut sudah dikelolah oleh warga sejak masa pra-kemerdekaan hingga sekarang. Sehingga, ia merasa tidak adil jika lahan tersebut tidak diberi ganti rugi.

"Enggak dibayar, yang dibayar itu hanya yang dikampung, yang istilahnya halaman rumahnya itulah, itu yang dibayar kalau kita lihat dari penyampaian mereka ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selama ini pemerintah selalu beralasan lahan tersebut tak bisa diakui sebagai milik warga kerena dianggap sebagai hutan.

"Alasan mereka itu kan hutan katanya, padahal kita kan sejak tahun 1834 kan sudah mulai d isini, sudah mulai garap. Istilahnya lebih lama kita ketimbang mereka," pungkasnya.[]