Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi KPK Jadikan Sumsel Tuan Rumah Rakor Pemberantasan Korupsi

AKURAT.CO Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 dan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan di Griya Agung, Palembang, pada Selasa (23/4/2024).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK telah menjadikan Sumsel sebagai tuan rumah kegiatan. Kami juga bersyukur MCP memberikan arah bagaimana pencegahan korupsi," katanya.

Fatoni menilai bahwa kegiatan ini sebagai motivasi di Sumsel untuk meningkatkan penilaian MCP. Berbagai upaya pencegahan korupsi juga terus dilakukan.

Baca Juga: Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Sampaikan Penjelasan Terkait Enam Ranperda Provinsi Sumsel

Dia mengatakan, terdapat dua hal yang dilakukan. Pertama, terkait rencana aksi yang jelas kemudian bukti administrasi dan input data juga benar.

"Kami mengucapkan terima kasih. Jadi dengan adanya ini kami bisa dievaluasi terus menerus dan kami juga bisa menilai sendiri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Widjanarko, menjelaskan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Saat ini KPK melakukan penguatan pada Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP-APH dan Pemantauan di Lapangan. 

"Dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Sektor pengadaan barang dan jasa juga merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi.

Baca Juga: Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Komitmen Turunkan Prevalensi Stunting di Sumsel

Didik mengatakan bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumber daya manusia dan independensi.

"Tantangan-tantangan ini kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya," ujarnya. 

Sementara, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Teguh Narutomo, menambahkan, kegiatan ini sebagai kolaborasi dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, Kemendagri juga memiliki amanah untuk menyampaikan pencegahan korupsi dari azas administrasi dengan pemenuhan dokumen di MCP, kemudian sosialisasi pencegahan korupsi di pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

"Kita harap ke depannya budaya pencegahan korupsi menjadi budaya di Indonesia," kata Teguh.

Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain Pj Gubernur Banten, Al Muktabar; Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK, Imam Turmudi; Ketua DPRD Sumsel, R.A. Anita Noeringhati; para bupati/wali kota Se-Sumsel dan para kepala OPD Provinsi Sumsel.