Komisi D DPRD DKI Bahas Strategi Penanganan Banjir dan Peningkatan Infrastruktur di Jakarta

AKURAT.CO Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah isu prioritas, dalam rapat pendalaman RAPBD Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja. Di antaranya, penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur di wilayah Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan bahwa pembahasan terfokus pada alokasi anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga, demi meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk Dinas Sumber Daya Air, prioritas utama adalah upaya pencegahan genangan dan banjir melalui normalisasi saluran mikro dan makro, pembangunan embung serta waduk. Selain itu, perlunya alat berat seperti ekskavator mini juga menjadi perhatian guna memudahkan pengerukan di saluran sempit.

"Kita bahas mengenai embung, waduk, dan normalisasi saluran. Ekskavator mini juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengerjaan di area dengan akses terbatas," kata Yuke, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024). 

Baca Juga: Muara Angke Diserbu Banjir Rob, PJ Teguh Minta Pembangunan Tanggul Dipercepat

Terkait penanganan banjir rob, dia menyampaikan apresiasi atas upaya cepat Pemprov DKI Jakarta di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia menekankan, bahwa meskipun fenomena rob merupakan dampak alam seperti pasang maksimum dan Supermoon, pemerintah harus tetap berusaha mengendalikannya.

"Rob yang terjadi sudah diprediksi, namun upaya seperti pembangunan sistem polder dan penambahan rumah pompa harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi banjir di masa depan," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern untuk memprediksi bencana secara akurat. Sehingga, langkah mitigasi bisa dilakukan lebih optimal.

Dalam pembahasan dengan Dinas Bina Marga, Yuke menyoroti pentingnya pemeliharaan jalan lingkungan, tidak hanya terbatas pada jalan protokol. Dia juga menekankan, perlunya trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan fasilitas seperti guiding block yang sesuai standar.

"Jalan lingkungan di permukiman, termasuk gang, harus tetap diperhatikan. Trotoar juga harus dilengkapi guiding block yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak putus-putus, serta perawatannya harus diperhatikan," tegasnya.

Yuke mengingatkan, agar Dinas Bina Marga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan instansi lain untuk menghindari pembongkaran infrastruktur yang sudah diperbaiki, seperti trotoar, akibat proyek utilitas lainnya.

"Sinergitas sangat penting agar tidak ada trotoar yang sudah bagus tapi harus dibongkar karena perbaikan saluran atau utilitas PLN," jelasnya.

Selain itu, dia mendorong penambahan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), sesuai kebutuhan lokasi untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan. JPO ini penting untuk keselamatan pejalan kaki, terutama di area yang rawan kecelakaan. Penyediaannya harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokasi," tandasnya.