Gubernur Herman Deru Bersama Wagub Cik Ujang Jalin Koordinasi Erat dengan Kanwil DJPb Kemenkeu Sumsel

Mukodah | 7 Maret 2025, 21:36 WIB

AKURAT.CO Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Agus Yulianto, beserta jajaran.

Pertemuan digelar di Ruang Tamu Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Jumat (7/3/2025) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel, Agus Yulianto, melaporkan kondisi penerimaan keuangan Sumsel masih baik tumbuh sekitar 27 persen.

"Perkembangan setiap bulannya akan kita informasikan, terutama terkait penerimaan keuangan daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, kedatangannya bertemu Gubernur dan Wagub Sumsel dalam rangka menyambung silaturahmi. Sekaligus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan jajaran Pemprov Sumsel dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

"Senang bisa berjumpa dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kami berharap kita bisa membangun komunikasi, bisa menyelesaikan tugas dan fungsi kami dengan kepala daerah terutama dari sisi keuangan. Jika ada hal yang bisa diselaraskan maka tentu bisa dikomunikasikan," kata Agus.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap membangun komunikasi guna mendukung pelaksanaan anggaran dan perekonomian provinsi.

"Lebih kurang 1,5 tahun saya meninggalkan jabatan Gubernur dan tidak berkomunikasi. Saya kira kita perlu lebih intens untuk bertemu, terutama terkait keuangan serta kepatuhan utamanya dalam penilaian," ucapnya.

Herman Deru menyebut bahwa kolaborasi akan terus ditingkatkan, di mana DJPb bisa menyampaikan progres dan rencana keuangan daerah ke depan.

"Kami butuh informasi lebih banyak. Di tahun 2025 ada kebijakan yang membuat seluruh daerah melakukan efisiensi. Namun kita yakin pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, seperti pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita membangun daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Herman Deru berharap pos anggaran efisiensi sebaiknya diserahkan ke masing-masing daerah. Agar pemerintah daerah bisa tetap melaksanakan pembangunan.

Mengingat, pemda paling tahu pos mana saja yang dapat dilakukan efisiensi.

"Kami belum mendapat skema efisiensinya, baru surat edaran. Sebaiknya efisiensi serahkan saja ke daerah masing-masing untuk mengelolanya," ujarnya.