Wagub Sumsel Cik Ujang Hadiri Peluncuran Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO di Kemenko Polkam RI
AKURAT.CO Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, turut menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diluncurkan secara langsung oleh Menko Polkam, Budi Gunawan, di Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).
Usai peluncuran kedua desk tersebut, Menko Polkam, Budi Gunawan, menyebut bahwa keduanya dibentuk atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakannya bahwa pemerintah ingin mengupayakan zero karhutla pada tahun 2025. Sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam maupun luar negeri.
"Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki dampak sangat luas. Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara," katanya.
Budi mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla.
Di antaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla, yakni Provinsi Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
"Mereka kita undang secara langsung pada rapat koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik," ujarnya.
Khusus Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla bakal dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup," kata Budi.
Dijelaskannya, untuk potensi terjadinya karhutla, berdasarkan prediksi BMKG, terdeteksi di sejumlah wilayah.
Meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam kondisi cuaca musim penghujan.
"Di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo. Kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim dan Papua Selatan," paparnya.
Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau.
Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.
"Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar," katanya.
Baca Juga: Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Hadiri Peluncuran IMCP 2025 Secara Virtual
Terkait desk perlindungan pekerja migran, Budi mengatakan bahwa pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara. Di mana, redenominasinya mencapai Rp251 triliun pada 2024.
"Tentu kontribusi ini sangat berarti. Dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," jelasnya.
Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran. Dia mengatakan, pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.
"Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus terkait pekerja migran kita, termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia dan deportasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
