Prevalensi Stunting di Jakarta Naik di 2024, PSI Desak Revisi Program Gizi

AKURAT.CO Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat, prevalensi stunting di Jakarta mengalami peningkatan menjadi 17,2 persen, angka ini lebih tinggi dibanding data tahun 2022 sebesar 14,8 persen. 

Kenaikan ini disebut sebagai sinyal bahaya yang harus ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jakarta yang juga menjabat Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, mengatakan kenaikan angka stunting menjadi sinyal bahaya yang mesti ditanggapi serius oleh Gubenrur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Juga: Dari Kronjo hingga Kemiri, UPIK CERDAS Hadirkan Harapan Baru Lawan Stunting

Dia menegaskan, perlunya perhatian ekstra dari Pemprov untuk segera mengevaluasi program pemberian makanan tambahan. Salah satunya, dengan mengkaji ulang Keputusan Gubernur Nomor 1337 Tahun 2016.

"Data ternyata menunjukkan adanya peningkatan prevalensi stunting dari tahun 2022 ke 2024. Di 2022 itu, angka stuntingnya 14,8 persen. Kemudian, di 2024 angka stuntingnya itu naik jadi 17,2 persen," kata Elva kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Dia menilai, Kepgub tersebut perlu ditelaah ulang, terutama menyangkut jenis pangan yang dipakai dalam program pemberian makanan tambahan di Posyandu. Evaluasi dibutuhkan agar program dapat menjawab kebutuhan kalori yang tepat, dan memberi dampak nyata bagi anak-anak penerima manfaat.

Baca Juga: Program Makanan Tambahan Habiskan Rp49 Miliar, Tapi Kasus Stunting di Jakarta Masih Tinggi

"Mungkin, kajian ulangnya juga bisa mencakup kebutuhan kalori beserta jenis-jenis makanan tambahan yang dibutuhkan para penerima. Kita juga harus menghitung ulang anggaran untuk per orangnya itu berapa, supaya ideal dan programnya tepat sasaran," sambungnya.

Tak hanya menyoroti masalah gizi, dia juga mengangkat persoalan layanan kesehatan di Jakarta Pusat yang dinilainya masih belum ideal. Menurutnya, RSUD di wilayah itu mayoritas masih bertipe D dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara maksimal.

"Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta Pusat itu masih tipe D dan hanya satu yang tipe A, yaitu hanya Rumah Sakit Tarakan saja. Pasien yang tidak tertampung di Jakarta Pusat kadang-kadang harus ke Jakarta Utara," ungkapnya.