KOSASI Geruduk Kantor ULP BJ Kabupaten Bogor, Desak Klarifikasi Dugaan Pengaturan Tender Proyek 2025

AKURAT.CO Koalisi Indonesia Anti Korupsi (KOSASI) menggeruduk kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP BJ) pemerintah kabupaten Bogor, menyuarakan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kasus proyek barang dan jasa tahun anggaran 2025.

Koordinator aksi, F. Fawait, mengatakan unjuk rasa kali ini ditenggarai adanya persekongkolan pengaturan sejumlah proyek barang dan jasa tahun anggaran 2025, yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. 

"Kami menduga kuat ada pengaturan pemenang tender disejumlah proyek yang dilakukan oleh pejabat ULP," kata Fawait, Kamis (28/8/2025). 

Baca Juga: Gempa Bumi Berkekuatan 4,9 M Guncang Bekasi, Getaran Terasa hingga Bogor dan Sekitarnya

Berdasarkan olah data dan informasi, pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan mulai dari proses evaluasi hingga penetapan pemenang yang terkesan tidak kompetitif dan dipenuhi intervensi dari pejabat ULP. Bahkan beredar informasi, kepala sub bagian UKPBJ mengintruksikan untuk menentukan perusahaan pemenang tender. 

"Kami menduga kuat kepala sub bagian UKPBJ sebagai aktor utama dalam kegaduhan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Bogor," imbuhnya. 

Dalam orasinya Fawait juga menyampaikan bahwa praktik persekongkolan mengarah pada tindakan pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat serta mencemarkan nama baik bupati dan pemerintah kabupaten Bogor.

Negara juga berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan miliar. Bahwa praktik persekongkolan ini akan menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas bangunan. 

"Itu artinya masyarakat yang akan dirugikan akibat pembangunan yang dilakukan dari hasil kolusi dan nepotisme," tegasnya. 

Baca Juga: Soroti Insiden Ojol Terlindas Rantis: Mensesneg Memohon Maaf, Minta Polisi Hati-hati Tangani Demo DPR

Dipenghujung Aksi, Koalisi Indonesia Anti Korupsi menyampaikan sejumlah tuntutannya, yaitu:

1. Meminta saudara Yunus Iskandar untuk mengklarifikasi dan bertanggung jawab secara terbuka di hadapan publik dan peserta aksi.
2. Meminta APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) untuk mengaudit seluruh pelaksanaan tender TA. 2025
3. Meminta Bupati Bogor mengevaluasi kinerja seluruh Pejabat ULP BJ kabupaten Bogor dan mencopot kepala/plt Kepala Bagian ULP BJ dan memberikan sanksi atas ketidak becusan mengurus anggotanya.
4. Meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menyelidiki dan membongkar dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme pada ULP BJ kabupaten Bogor.

"Kami kecewa karena oknum yang bersangkutan melarikan diri dan tidak menemui masa aksi, namun kami pastikan ini adalah langkah awal, kami akan terus melakukan aksi dan advokasi lanjutan untuk mencapai good goverment," tutupnya.