Akurat
Pemprov Sumsel

Perkuat Kerja Sama Desa, Indonesia–Tiongkok Dorong Pengentasan Daerah Tertinggal

Ayu Rachmaningtyas | 15 April 2026, 20:27 WIB
Perkuat Kerja Sama Desa, Indonesia–Tiongkok Dorong Pengentasan Daerah Tertinggal
Mendes PDT Yandri Susanto, menerima audiensi Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

AKURAT.CO Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima audiensi Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Yandri menegaskan bahwa hubungan kerja sama internasional tidak lagi sebatas bantuan sosial, melainkan telah berkembang menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah tertinggal.

Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok memiliki potensi strategis dalam mendukung pengentasan daerah tertinggal melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pertukaran pengetahuan.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2026,” ujarnya.

Yandri juga menekankan pentingnya penyesuaian kerja sama antar kementerian seiring dinamika pemerintahan, termasuk perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian.

Menurutnya, pembaruan nomenklatur perlu segera dilakukan guna meningkatkan efektivitas birokrasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarlembaga.

Baca Juga: 11 Juta Peserta Terdampak, Pemerintah Alihkan Subsidi BPJS ke Warga Lebih Membutuhkan

“Isu teknis yang perlu dibahas adalah amandemen perubahan nomenklatur kementerian, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini disarankan dilakukan bersamaan dengan pembahasan perpanjangan masa berlaku MSP,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyusunan rencana kerja yang konkret sebagai peta jalan implementasi kerja sama.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan terukur dan mencapai target yang telah disepakati kedua negara.

Yandri juga memaparkan sejumlah program prioritas Kemendes PDT, seperti 12 Aksi Bangun Desa, yang mencakup inisiatif Desa Tematik, Desa Ekspor, dan Desa Wisata.

“Program-program ini bertujuan mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat desa,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyusunan dokumen turunan berupa Plan of Action juga menjadi langkah penting agar implementasi kerja sama dapat berjalan lebih konkret dan terarah.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa,” pungkasnya.

Baca Juga: BNI Lepas Timnas Indonesia ke Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.