Gibran Minta Izin Dapur MBG di Wilayah 3T Dipercepat: Daerah Tertinggal Harus Jadi Prioritas

AKURAT.CO Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Karena itu, ia meminta percepatan perizinan dapur MBG yang sudah dibangun tetapi belum beroperasi.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat mengunjungi SDN Wolomoni di Desa Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026).

Dalam dialog bersama warga dan perangkat setempat, Gibran mendapat informasi bahwa fasilitas dapur MBG sebenarnya sudah selesai dibangun.

Namun, dapur tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu inspeksi kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari tim pusat.

Menanggapi hal itu, Gibran langsung menanyakan kendala yang dihadapi.

“Dapurnya sudah siap. Tapi belum dapat izin. Siapa yang mengurus izin?” tanya Gibran kepada perangkat desa.

Perwakilan desa menjelaskan bahwa dapur tersebut tinggal menunggu inspeksi kelayakan sebelum dapat mulai melayani siswa sekolah, balita, dan masyarakat sekitar.

Menurut Gibran, proses perizinan harus segera diselesaikan karena masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan program MBG.

“Kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya. Karena saya yakin adik-adik yang di belakang saya ini butuh sekali yang namanya MBG. Dan saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini,” ujar Gibran.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga sengaja mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah terpencil.

Baca Juga: Penuhi Panggilan Polisi, Davina Karamoy Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Umrah Hanania Group

Langkah itu dilakukan menyusul adanya kelompok mahasiswa yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap program MBG.

“Kemarin banyak yang demo protes agar MBG ini distop. Makanya hari ini mereka saya ajak ke area yang jauh dari Jakarta. Jadi ini adalah area yang sangat jauh dari perkotaan,” ucapnya.

Meski demikian, Gibran mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi, terutama dalam aspek tata kelola, efisiensi, hingga pencegahan praktik korupsi.

“Saya sadar MBG ini masih banyak kekurangannya. Ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” tegasnya.

Selain MBG, Gibran juga menyoroti minimnya akses telekomunikasi di Desa Wolomoni. Dalam dialog dengan warga, ia mendapati sinyal telepon seluler di wilayah tersebut masih sangat terbatas.

“Sinyal nanti kita perbaiki ya. Ini harus dapat akses internet juga,” katanya.

Gibran mengatakan, kunjungannya ke Wolomoni juga mengungkap sejumlah persoalan lain yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.

“Saya tadi masih punya PR, MBG, koperasi, sinyal, guru honorer, KIS, PKH, PAUD, air bersih,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan optimal dan tepat sasaran, khususnya di wilayah terpencil.

“Kita semua di sini, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Kepala Desa, semua ini adalah kepanjangan tangan Pak Presiden. Saya ini pembantu Presiden, dan kita ingin memastikan program-program Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama di area yang jauh seperti ini,” kata Gibran.

Menurutnya, pembangunan saat ini harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan layanan dasar.

“Tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya. Jadi sekarang pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris,” tegasnya.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Kini Rasakan Beban yang Pernah Menekan Messi, Mampukah Roberto Martinez Cari Solusi?

Sementara itu, salah satu warga juga menyampaikan keluhan terkait kebutuhan mendesak lainnya, seperti perbaikan pagar sekolah, revitalisasi bangunan sekolah, hingga kesejahteraan guru honorer dan penyediaan mess untuk guru.

“Itu kami minta bantuan pagar sekolah. Karena kami di sini masih pakai kayu damar, bambu. Kami juga berharap ada bantuan mess untuk guru karena tempat tinggal mereka jauh,” ujar warga.