Pemerintah Harus Percepat Pemulihan Bangunan Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

AKURAT.CO Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap banyaknya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyebut keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan.
"Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan," katanya, dalam keterangan pers, Selasa (18/8/2026).
Politisi PKB itu meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tingkat kerusakan setiap sekolah.
Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak.
Baca Juga: Menko PMK Pastikan Layanan Kesehatan dan Bantuan Logistik Dikebut untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah juga harus menyediakan ruang belajar sementara, agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti.
Lalu Hadrian juga mendorong percepatan pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak. Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur, disertai dukungan bagi guru dan siswa yang terdampak bencana.
"Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat," jelasnya.
Dalam jangka panjang, Lalu Hadrian menekankan agar pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak sekadar berupa perbaikan bangunan lama.
Sekolah yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa, sehingga lebih aman menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Baca Juga: Sari Yuliati Tinjau Langsung Lokasi Gempa NTT, DPR Pastikan Penanganan Korban Berjalan Cepat
"Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh," katanya.
Selain pembangunan fisik, ia meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana di lingkungan sekolah.
Hal itu dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan bagi guru, serta edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan siswa.
Menurut Lalu Hadrian, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari pengelolaan satuan pendidikan, terutama di daerah yang memiliki risiko bencana tinggi seperti NTT.
Mitigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Jalur evakuasi, simulasi gempa, pelatihan guru, dan kesiapsiagaan siswa harus diperkuat.
Baca Juga: Tinjau Lokasi Terparah, Mendagri Desak Pemda Percepat Pendataan Korban Gempa
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam seluruh proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah terdampak gempa.
Anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pemulihan sektor pendidikan.
"Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan," pungkas Lalu Hadrian.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









