Australia Batasi Jumlah Mahasiswa Asing untuk Kurangi Migrasi

AKURAT.CO Australia akan menerapkan batasan jumlah mahasiswa internasional baru sebagai upaya mengurangi migrasi ke tingkat pra-pandemi.

Kebijakan ini akan membatasi pendaftaran mahasiswa baru hingga 270.000 pada tahun 2025. Setiap institusi pendidikan tinggi akan diberikan batasan individu, dengan pemotongan terbesar pada penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Kebijakan ini menuai kritik dari industri pendidikan tersier, dengan beberapa universitas menyebutnya sebagai 'vandalisme ekonomi'. Namun, pemerintah Australia berpendapat bahwa langkah ini akan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor pendidikan.

Saat ini, Australia menjadi tuan rumah bagi sekitar 717.500 mahasiswa internasional. Jason Clare selaku Menteri Pendidikan mengakui bahwa sektor pendidikan tinggi terpukul selama pandemi.

Namun, jumlah mahasiswa internasional sekarang telah meningkat 10 persen dibandingkan sebelum Covid-19, sementara di sektor pendidikan kejuruan dan pelatihan swasta, angkanya naik 50 persen.

Pemerintah sebelumnya menuduh beberapa penyedia pendidikan melakukan praktik tidak etis, seperti menerima mahasiswa tanpa keterampilan bahasa yang memadai dan menawarkan standar pendidikan yang rendah.

Selain itu, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk membantu mengatasi tingkat migrasi yang tinggi di Australia, yang telah membebani sektor perumahan dan infrastruktur.

Pada tahun 2025, pendaftaran di universitas negeri akan kembali ke angka 145.000, sementara universitas swasta dan penyedia pendidikan non-universitas akan dibatasi hingga 30.000 mahasiswa internasional baru.

Dikutip dari Bbc.com, Kamis (29/8/2024), pendidikan kejuruan dan pelatihan akan dibatasi hingga 95.000 mahasiswa.

Meskipun pemerintah berencana memberikan insentif kepada universitas untuk membangun lebih banyak perumahan bagi mahasiswa internasional, para penyedia pendidikan tinggi merasa bahwa industri mereka menjadi korban atas masalah perumahan dan migrasi.

Beberapa tokoh di industri pendidikan menyebut kebijakan ini sebagai 'drakonian' dan 'intervensionis', meskipun Clare menolak anggapan bahwa batasan ini akan merusak sektor pendidikan internasional di Australia.