Pemerintah Jerman Sepakati Rencana Baru Wajib Militer untuk Perkuat Jumlah Pasukan

AKURAT.CO Pemerintah koalisi Jerman menyepakati rencana baru layanan militer sebagai upaya menambah jumlah personel angkatan bersenjata setelah melalui perdebatan panjang antarpartai. Rencana ini mewajibkan pria berusia 18 tahun mengisi kuesioner terkait kesiapan untuk bertugas, dan mulai 2027 akan menjalani pemeriksaan medis wajib.

Langkah tersebut merupakan bagian dari target Berlin untuk membangun kekuatan militer konvensional terkuat di Eropa. CEO Rheinmetall, Armin Papperger, menyatakan kepada BBC bahwa target itu dapat dicapai dalam lima tahun.

Rencana wajib militer tersebut diperkirakan akan dibawa ke pemungutan suara parlemen sebelum akhir 2025. Papperger menilai ambisi Kanselir Friedrich Merz untuk memperkuat Bundeswehr realistis dan menilai pemerintah telah mengambil “keputusan yang jelas”.

Awal tahun ini, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jerman, Jenderal Carsten Breuer, memperingatkan bahwa NATO harus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman Rusia dalam empat tahun ke depan. Papperger menyebut Jerman harus berada dalam posisi siap pada 2029.

Saat membentuk koalisi, kubu konservatif CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD) sepakat mengembalikan layanan militer yang pada tahap awal bersifat sukarela.

Saat ini Bundeswehr memiliki sekitar 182.000 personel. Melalui model baru tersebut, pemerintah menargetkan penambahan 20.000 personel dalam satu tahun, dan peningkatan hingga 255.000–260.000 personel dalam sepuluh tahun, ditambah sekitar 200.000 pasukan cadangan.

Mulai tahun depan, pria dan wanita berusia 18 tahun akan menerima kuesioner untuk mengukur minat dan kesediaan bergabung. Pengisian bersifat wajib bagi pria dan sukarela bagi wanita. Pada Juli 2027, pria usia 18 tahun juga diwajibkan menjalani pemeriksaan medis. Jika target rekrutmen tidak tercapai, parlemen dapat mempertimbangkan pemberlakuan wajib militer penuh. Data kuesioner dan pemeriksaan kesehatan dapat digunakan jika kondisi perang terjadi.

Rencana ini menuai penolakan terutama dari kelompok kiri Jerman dan sebagian besar generasi muda. Survei Forsa untuk majalah Stern menunjukkan 63% responden usia 18–29 tahun menolak wajib militer. Dalam aksi protes di Berlin, seorang pelajar 17 tahun menyatakan ketidaksetujuannya karena tidak ingin terlibat dalam perang.

Menteri Pertahanan Boris Pistorius berupaya menenangkan publik dengan menyatakan bahwa rencana wajib militer ini tidak perlu menimbulkan ketakutan. Menurutnya, semakin kuat kemampuan pertahanan Jerman, semakin kecil kemungkinan negara itu terlibat konflik.

Setelah perang dingin berakhir, belanja pertahanan Jerman menurun, sementara wajib militer dihentikan pada 2011. Namun seiring meningkatnya ancaman dan tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar negara-negara NATO meningkatkan anggaran pertahanan, Jerman kembali mengalihkan kebijakan militernya.

Papperger mengatakan permintaan perlengkapan militer meningkat pesat, termasuk kendaraan tempur, amunisi, teknologi satelit, hingga kecerdasan buatan. Laporan AS tahun lalu menyebut dia menjadi target plot pembunuhan Rusia, namun Papperger tidak mengonfirmasi, hanya menyampaikan bahwa dirinya merasa aman.