Tentara Garis Depan Ukraina Kritik Keras Draf Perdamaian Amerika Serikat

AKURAT.CO Sejumlah prajurit Ukraina di garis depan merespons rancangan proposal perdamaian Amerika Serikat dengan beragam reaksi, mulai dari penolakan keras hingga penerimaan karena kelelahan perang. Mereka menyampaikan pandangan melalui media sosial dan email setelah bocoran dokumen tersebut terungkap pekan lalu.

Saat ini, negosiator AS dan Ukraina masih membahas perubahan dalam rancangan “kerangka perdamaian” tersebut.

Penyerahan Wilayah Donbas

Rancangan awal AS mengusulkan agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas, termasuk bagian yang masih berhasil dipertahankan sejak invasi penuh pada 2022. Usulan ini muncul di tengah kemajuan signifikan Rusia yang dalam sebulan terakhir menguasai tambahan sekitar 450 km persegi wilayah.

Seorang prajurit dengan sandi Snake menyatakan bahwa wilayah tersebut hampir kosong dan mengatakan, “Kami kehilangan terlalu banyak orang untuk mempertahankannya.” Namun, sejumlah tentara lain menilai penyerahan Donbas akan mengorbankan pengorbanan ribuan pasukan yang tewas sejak 2014.

Pembatasan Jumlah Tentara

Rancangan AS juga mengatur pembatasan jumlah angkatan bersenjata Ukraina menjadi 600.000 personel, lebih kecil dari kekuatan saat ini yang diperkirakan di atas 800.000.

Sebagian prajurit menilai pembatasan ini dapat diterima jika ada jaminan keamanan yang kuat. Namun, lainnya menyebut usulan tersebut manipulatif dan berbahaya karena militer dinilai menjadi benteng utama mempertahankan negara.

Jaminan Keamanan

Dalam proposal AS, Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO, tetapi tetap terbuka masuk ke Uni Eropa. AS menjanjikan jaminan keamanan jika Rusia kembali menyerang, namun tanpa rincian mekanisme dukungan tersebut.

Beberapa tentara menilai kehadiran pasukan asing di Ukraina—seperti gagasan Inggris dan Prancis mengenai “reassurance force”—lebih efektif sebagai jaminan keamanan. Namun, ada pula yang tidak percaya baik pada Eropa maupun pemerintahan AS saat ini.

Pemilu Baru Usai Perang

Proposal tersebut juga mengusulkan penyelenggaraan pemilu baru dalam 100 hari setelah perang berakhir. Meski pemilu tidak dapat digelar selama perang menurut konstitusi, banyak tentara menyatakan dukungan atas pembaruan politik di tengah meningkatnya kasus korupsi di pemerintahan.

Keletihan Perang

Meski kritik terhadap proposal AS cukup kuat, sebagian tentara menyatakan bahwa apa pun langkah yang dapat mengakhiri perang layak dipertimbangkan. “Jika bisa menghentikan perang, itu cukup bagi saya,” kata seorang perwira staf umum.