Senat AS Setujui Resolusi Kritik Perang Iran, Pukulan Politik Baru bagi Donald Trump

AKURAT.CO Senat Amerika Serikat mengesahkan sebuah resolusi yang mengkritik kebijakan perang Presiden Donald Trump terhadap Iran. Dinamika terbaru ini menandai meningkatnya perpecahan di tubuh Partai Republik sekaligus menjadi pukulan politik baru bagi mantan presiden tersebut.
Resolusi itu tidak memerlukan tanda tangan Trump untuk berlaku, sehingga status hukumnya masih menjadi perdebatan. Namun, kalangan Demokrat menegaskan bahwa keputusan Senat tetap memiliki kekuatan politik yang signifikan dan mencerminkan sikap resmi lembaga legislatif terhadap konflik tersebut.
Yang menarik, empat senator Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk mendukung resolusi tersebut. Langkah itu memperlihatkan berkurangnya pengaruh Trump di partainya sendiri, terutama setelah perang dengan Iran menuai kritik luas dari publik Amerika.
Resolusi tersebut merupakan kelanjutan dari rancangan yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR AS yang dikuasai Partai Republik beberapa pekan lalu.
Senator Demokrat Adam Schiff menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik kebijakan pemerintahan Trump. Ia menuduh Gedung Putih melancarkan perang tanpa mendapatkan dukungan yang memadai dari Kongres maupun rakyat Amerika.
“Pemerintahan Trump telah menjalankan perang yang tidak sah tanpa menjelaskan alasan yang memadai kepada Kongres maupun masyarakat Amerika,” kata Schiff dalam sebuah pernyataan.
Menurut Schiff, konflik tersebut justru membawa dampak negatif yang luas, mulai dari ketidakstabilan kawasan Timur Tengah hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat Amerika.
“Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan kawasan yang semakin kacau, alasan perang yang terus berubah, lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, serta gugurnya 13 anggota militer Amerika dengan ribuan lainnya ditempatkan dalam situasi berbahaya,” ujarnya.
Ia juga menilai kesepakatan sementara yang dicapai Washington dan Teheran justru memberikan keuntungan besar bagi Iran dan memperburuk posisi keamanan nasional Amerika Serikat dibandingkan sebelum perang dimulai.
Meski demikian, pengaruh langsung dari resolusi tersebut diperkirakan terbatas karena disahkan saat konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran sedang mereda.
Pekan lalu, Washington dan Teheran menandatangani kesepakatan damai sementara yang menghentikan permusuhan terbuka di antara kedua negara. Namun, sejumlah persoalan utama masih belum terselesaikan dan ketegangan diplomatik tetap tinggi di tengah upaya mencapai perjanjian permanen.
Sementara itu, dukungan publik terhadap perang terus melemah. Hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Selasa menunjukkan hanya sekitar seperempat warga Amerika yang menilai perang melawan Iran sepadan dengan biaya dan risikonya.
Mayoritas responden juga mengaku pesimistis bahwa gencatan senjata dengan Iran akan bertahan lama, mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik dapat kembali memanas sewaktu-waktu.
Hingga berita ini ditulis, Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi terkait pengesahan resolusi Senat tersebut.
Sumber: National
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








