AS dan Irak Sepakat Akhiri Misi Koalisi Anti-ISIS, Baghdad Janji Tak Ada Lagi Kelompok Bersenjata

AKURAT.CO Amerika Serikat dan Irak menegaskan komitmen untuk mengakhiri misi koalisi internasional melawan kelompok ISIS di Irak paling lambat 30 September 2026. Setelah tenggat tersebut, seluruh operasi pemberantasan ISIS akan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Irak.

Kesepakatan itu menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dengan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Pentagon pada Selasa (15/7/2026), sehari setelah al-Zaidi diterima Presiden Donald Trump di Gedung Putih untuk membahas hubungan strategis kedua negara.

Dalam pernyataan resmi Pentagon, Hegseth kembali menegaskan komitmen Washington untuk melaksanakan kesepakatan bilateral yang dicapai pada September 2024 mengenai penghentian Operation Inherent Resolve, misi militer koalisi pimpinan AS yang selama bertahun-tahun memerangi ISIS di Irak.

Irak Ambil Alih Penuh Perang Melawan ISIS

Dengan berakhirnya misi koalisi pada akhir September mendatang, tanggung jawab penuh menjaga stabilitas dan memerangi sisa-sisa jaringan ISIS akan diambil alih oleh Pasukan Keamanan Irak, termasuk pasukan Peshmerga serta aparat keamanan Pemerintah Daerah Kurdistan.

Pentagon menilai operasi gabungan selama beberapa tahun terakhir telah berhasil melemahkan kemampuan operasional ISIS secara signifikan, sehingga pemerintah Irak dinilai siap memimpin sendiri operasi keamanan di wilayahnya.

"Amerika Serikat, Irak, dan mitra koalisi telah mencapai keberhasilan besar dalam mengalahkan ISIS. Kini pasukan keamanan Irak akan memimpin penuh perang melawan kelompok teroris di wilayahnya sendiri," demikian pernyataan Pentagon.

AS Soroti Ancaman Milisi Pro-Iran

Selain membahas transisi misi anti-ISIS, Washington juga menyoroti tantangan keamanan yang masih dihadapi Irak, terutama keberadaan kelompok bersenjata yang diduga berafiliasi dengan Iran.

Hegseth menegaskan hubungan pertahanan yang lebih normal antara Amerika Serikat dan Irak hanya dapat terwujud apabila pemerintah Baghdad mampu mengendalikan seluruh aktor bersenjata di dalam negeri.

Menurut Pentagon, dalam periode Februari hingga April 2026 terjadi lebih dari 600 serangan terhadap warga negara Amerika Serikat maupun fasilitas milik AS di Irak yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran.

Amerika Serikat menyambut positif langkah pemerintah Irak yang mulai menjalankan program pelucutan senjata terhadap kelompok-kelompok bersenjata serta memperkuat otoritas negara atas seluruh kekuatan keamanan.

Kerja Sama Pertahanan dan Investasi Diperluas

Di luar isu keamanan, kedua negara juga membahas peluang memperluas kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan industri pertahanan.

Washington menilai Irak yang stabil, aman, dan berdaulat akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sekaligus memperkuat kemitraan strategis kedua negara dalam berbagai sektor.

PM Irak Janji Tak Ada Lagi Kelompok Bersenjata

Komitmen penting juga disampaikan Perdana Menteri Ali al-Zaidi saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih.

Al-Zaidi menegaskan pemerintah Irak tidak akan lagi mengizinkan kelompok atau faksi mana pun membawa senjata setelah 30 September 2026, bertepatan dengan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Baghdad ingin memperkuat monopoli negara atas penggunaan kekuatan bersenjata, sekaligus membuka babak baru hubungan keamanan dengan Washington setelah lebih dari satu dekade operasi militer internasional melawan ISIS.

Sumber: Anadolu