Hadir Sejak Penggulingan Saddam Hussein 23 Tahun Lalu, 30 Desember 2026 AS Tarik Seluruh Pasukan dari Irak

AKURAT.CO Amerika Serikat akan menarik seluruh pasukan militernya dari Irak paling lambat 30 September 2026, mengakhiri kehadiran militer selama 23 tahun yang dimulai sejak invasi untuk menggulingkan Saddam Hussein pada 2003 dan kemudian berlanjut menjadi operasi pemberantasan kelompok ISIS.

Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menerima Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih, Selasa (15/7/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menegaskan bahwa kerja sama bilateral akan memasuki babak baru yang lebih berfokus pada sektor ekonomi dan investasi, bukan lagi kehadiran militer.

"Kami tidak lagi berpandangan bahwa kehadiran militer di sana diperlukan," ujar Trump. Menurutnya, hubungan Amerika Serikat dan Irak kini berkembang melalui investasi dan kerja sama bisnis, terutama di sektor energi.

Meski seluruh pasukan AS akan ditarik, Trump memastikan perusahaan-perusahaan Amerika tetap akan beroperasi di Irak.

PM Irak Pastikan Semua Pasukan AS Keluar 30 September

Perdana Menteri Ali al-Zaidi menegaskan seluruh personel militer Amerika akan meninggalkan Irak sebelum 30 September 2026 sesuai kesepakatan kedua negara.

"Pasukan Amerika akan keluar dari Irak pada 30 September, sementara perusahaan-perusahaan Amerika tetap berada di Irak," kata al-Zaidi melalui penerjemah.

Pernyataan tersebut mempertegas implementasi perjanjian yang telah disepakati Washington dan Baghdad pada 2024 mengenai penghentian misi militer koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat.

Pentagon: Misi Anti-ISIS Resmi Berakhir

Pentagon menyatakan penarikan pasukan merupakan bagian dari implementasi kesepakatan bilateral yang dicapai pada 2024 untuk mengakhiri Operation Inherent Resolve, misi koalisi internasional melawan ISIS.

Sejak perjanjian tersebut ditandatangani, sebagian besar pasukan Amerika yang sebelumnya ditempatkan di Irak telah dipulangkan. Selama beberapa tahun terakhir, Washington juga secara bertahap menyerahkan tanggung jawab operasi kontra-terorisme kepada Pasukan Keamanan Irak.

Proses transisi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pengurangan bertahap jumlah pangkalan militer Amerika di berbagai wilayah Irak.

Berawal dari Invasi Saddam Hussein

Kehadiran militer Amerika di Irak bermula pada Maret 2003 ketika Washington melancarkan invasi dengan alasan rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.

Pada puncak konflik tahun 2007, lebih dari 170.000 tentara Amerika dikerahkan ke Irak.

Sebagian besar pasukan tempur kemudian ditarik pada 2011 berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Saat itu, Amerika masih mempertahankan sejumlah kecil personel untuk mendukung kerja sama keamanan dan melindungi Kedutaan Besar AS di Baghdad.

Kembali ke Irak karena ISIS

Amerika Serikat kembali mengirim pasukan ke Irak pada 2014 atas permintaan pemerintah Baghdad setelah kelompok ISIS menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah.

Misi tersebut berfokus pada pelatihan, pendampingan, dan dukungan terhadap pasukan Irak dalam memerangi kelompok ekstremis.

Meski ISIS kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya pada 2021, sekitar 2.500 personel militer Amerika masih bertugas di Irak untuk menjalankan misi pelatihan dan operasi kontra-terorisme bersama hingga tercapainya kesepakatan penarikan pasukan pada 2024.

Sejak saat itu, jumlah personel terus dikurangi hingga hanya menyisakan kehadiran terbatas sebagai penasihat militer.

Era Baru Hubungan AS-Irak

Penarikan penuh pasukan pada akhir September 2026 menandai berakhirnya secara resmi misi militer Amerika Serikat di Irak setelah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Washington dan Baghdad kini menargetkan hubungan bilateral yang lebih berorientasi pada kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, serta pengembangan sektor energi, sementara tanggung jawab penuh menjaga keamanan dan memerangi sisa-sisa ancaman ISIS akan berada di tangan pemerintah Irak.

Sumber: Indiatoday