Trump Setujui Kesepakatan Nuklir dengan Arab Saudi, Riyadh Disebut Bisa Perkaya Uranium Sendiri

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan telah menyetujui kesepakatan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi. Kesepakatan ini menjadi sorotan karena disebut memungkinkan Riyadh melakukan pengayaan uranium di dalam negeri, sebuah langkah yang selama ini menjadi perhatian utama dalam upaya mencegah proliferasi senjata nuklir.

Menurut laporan The Wall Street Journal dan keterangan sejumlah pejabat pemerintahan AS, kesepakatan tersebut berbeda dari sejumlah perjanjian nuklir Washington sebelumnya karena tidak mencantumkan beberapa mekanisme pengamanan yang biasanya digunakan untuk mencegah program nuklir sipil dialihkan menjadi program senjata.

Kesepakatan tersebut disebut berlaku selama 30 tahun dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS.

Melalui kerangka kerja sama ini, perusahaan-perusahaan AS akan mendapatkan kesempatan untuk membangun sektor nuklir sipil Arab Saudi dan berpotensi memperoleh posisi utama dalam proyek tersebut, sehingga membatasi peluang perusahaan dari negara lain untuk terlibat.

Menurut laporan Reuters, pemerintahan Trump akan segera menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Kongres AS.

Kesepakatan Nuklir Tanpa "Gold Standard"

Kesepakatan tersebut berpusat pada apa yang dikenal sebagai "123 Agreement", yaitu kerangka hukum yang mengatur kerja sama nuklir sipil antara AS dan negara lain.

Namun, laporan mengenai isi kesepakatan menyebutkan bahwa perjanjian itu tidak memasukkan apa yang dikenal sebagai "Gold Standard".

Ketentuan tersebut biasanya digunakan untuk membatasi negara mitra agar tidak melakukan pengayaan uranium atau pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Kedua proses tersebut menjadi perhatian khusus karena dapat digunakan untuk menghasilkan material yang dibutuhkan dalam pembuatan senjata nuklir.

Dalam sejumlah kerja sama nuklir sebelumnya, AS berupaya memasukkan pembatasan tersebut sebagai bagian dari komitmen negara mitra untuk menjaga agar program nuklir tetap digunakan untuk tujuan damai.

Tidak adanya pembatasan serupa dalam kesepakatan dengan Arab Saudi kini memicu kekhawatiran baru mengenai potensi proliferasi nuklir di Timur Tengah.

Pengawasan IAEA Juga Jadi Sorotan

Selain tidak adanya pembatasan "Gold Standard", laporan juga menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut tidak memasukkan Additional Protocol dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Additional Protocol merupakan mekanisme pengawasan yang memberikan akses lebih luas kepada inspektur IAEA untuk memeriksa fasilitas dan aktivitas nuklir suatu negara, termasuk melakukan inspeksi di lokasi yang tidak secara resmi dinyatakan sebagai fasilitas nuklir.

Dengan tidak adanya mekanisme tersebut, pengawasan internasional terhadap program nuklir Arab Saudi berpotensi tidak seketat yang diterapkan pada sejumlah negara lain.

Sebagai gantinya, Washington dan Riyadh disebut akan merundingkan sejumlah mekanisme keselamatan dan pengamanan nuklir secara bilateral.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kuat sistem pengawasan internasional terhadap aktivitas nuklir Arab Saudi di masa mendatang.

Risiko Perlombaan Senjata Nuklir di Timur Tengah

Sejumlah analis memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi meningkatkan kekhawatiran mengenai perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Tanpa pengawasan ketat dan pembatasan yang jelas, Arab Saudi secara teoritis memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan nuklir domestik yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Arab Saudi selama ini berada dalam persaingan geopolitik dengan Iran.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya pernah menyatakan bahwa negaranya akan mengejar kemampuan senjata nuklir jika Iran berhasil mengembangkan bom nuklir.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa program nuklir Arab Saudi tidak dapat dilepaskan dari dinamika keamanan kawasan.

Pengayaan Uranium Jadi Titik Krusial

Ada dua jalur utama yang dapat digunakan sebuah negara untuk memperoleh material yang dibutuhkan dalam pengembangan senjata nuklir, yakni melalui pengayaan uranium hingga tingkat tertentu atau dengan pemrosesan ulang plutonium dari bahan bakar nuklir bekas.

Sebagian besar negara yang mengoperasikan reaktor nuklir untuk kebutuhan sipil memilih mengimpor bahan bakar nuklir dari negara lain. Cara ini memungkinkan bahan bakar diproduksi di bawah pengawasan internasional dan mengurangi kebutuhan negara tersebut untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium sendiri.

Karena itu, keputusan untuk memberikan ruang bagi Arab Saudi mengembangkan kemampuan nuklir domestik tanpa sejumlah mekanisme pengawasan tambahan menjadi perhatian besar para pengamat.

Jika kesepakatan tersebut benar-benar memberikan keleluasaan kepada Riyadh untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium, maka kebijakan itu dapat mengubah peta keamanan nuklir di Timur Tengah.

Sumber: OutlookIndia