Apakah Politik Dinasti Diperbolehkan Dalam Islam? Simak Penjelasan Hukumnya Sesuai Sejarah Masa Rasulullah

AKURAT.CO- Sejak Putra Jokowi, Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto, di Indonesia heboh mengenai politik dinasti.

Sedangkan, kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga dikenal sebagai politik dinasti.

Lantas, apakah politik dinasti diperbolehkan dalam Islam? berikut penjelasannya:

Hukum Politik Dinasti dalam Islam

Berbagai macam praktik ketatanegaraan yang berbeda dianut oleh umat Islam selama sejarahnya.

Menurut sejarahnya, politik dinasti juga menimbulkan polemik dikalangan fuqaha, sebab baik al-Qur’an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya tidak menyatakan secara menyeluruh bahwa apakahpolitik dinasti bertentangan dengan hukum Islam.

Namun, dalam beberapa karya ilmiah, dijelaskan bahwa politik dinasti adalah sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks kepemimpinan tersebut masih memenuhi persyaratan dan memenuhi syarat kepemimpinan yang sesuai dengan syariat.

Bahkan dalam sejarah politik Islam, terdapat sistem kepemimpinan yang dijalankan secara turun-temurun, misalnya pada masa dinasti Muawiyyah dan dinasti Abbasiyah.

Kedua sistem tersebut dianggap sebagai cikal bakal praktik politik dinasti, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah politik Islam sesungguhnya telah memperkenalkan sistem monarki sebagai sistem pemerintahan.

Baca Juga: 3 Keutamaan Masjid Al-Aqsa Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

Islam sebagai agama yang sempurna banyak mengatur etika, nilai nilai, dan kehidupan manusia, salah satu diantaranya kepemimpinan.

Bahkan Islam menempatkan posisi kepemimpinan sebagai sebagai suatu kewajiban.

Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling memahami hukum ilahi.

Idealitas kepemimpinan tersebut disandarkan pada tipe dan pola kepemimpinan
Rasulullah saw sebagai suri tauladan dan panutan yang baik, termasuk kasih sayangnya terhadap kemanusiaan dan alam.

Akan tetapi di samping itu, Politik dinasti dianggap menjadi masalah besar bagi ketatanegaraan kita karena dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi.

Praktik politik dinasti dianggap berbahaya bagi masyarakat karena cenderung meningkatkan korupsi, tidak demokratis, dan mementingkan politik daripada kepentingan rakyat. []