Soal Kalender Hijriah Global Tunggal, Lajnah Falakiyah PWNU Jatim: Di Dalam Tubuh Muhammadiyah Saja Masih Kontroversi

AKURAT.CO Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam, terutama setelah Muhammadiyah mengumumkan rencananya untuk beralih menggunakan sistem tersebut pada 1447 H.
Namun, penolakan keras datang dari Nahdlatul Ulama (NU), yang tetap mempertahankan metode rukyatul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah.
Gus Wahid, Penasehat Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Timur, menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal bukanlah masalah besar dan bahkan dianggap sebagai rahmat.
“NU tidak pakai KHGT. Metode rukyatul hilal membatasi hal itu. Contoh, ketidaksamaan waktu antara Arab Saudi dengan Indonesia, ini bukan hal aneh. Kita semua mafhum," dikutip dari duta.co, Rabu (23/4/2025).
Gus Wahid juga menegaskan bahwa perbedaan waktu tersebut adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya diterima, mengingat jarak yang jauh antara wilayah-wilayah tersebut.
Baca Juga: NU Tegas Tolak Kalender Hijriah Global Tunggal yang Diwacanakan Muhammadiyah, Ini Alasannya!
Sementara itu, Gus Wahid menyarankan agar agama tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik. Ia mengingatkan, meskipun politik demi kemaslahatan umat bukanlah sesuatu yang haram, tetapi apabila agama mulai dipengaruhi oleh politik kepentingan kelompok tertentu, maka itu akan merusak esensi agama itu sendiri.
"Kalau agama masuk politik kepentingan, pasti rusak," ujarnya.
Pernyataan Gus Wahid ini mencerminkan sikap NU yang tetap mempertahankan tradisi rukyatul hilal, yang telah menjadi metodologi utama dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.
Baginya, perubahan seperti yang diusulkan oleh KHGT membawa unsur politik yang dapat merusak keberagaman yang selama ini ada dalam penentuan kalender Islam.
Kritik terhadap KHGT juga datang dari dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, meskipun organisasi ini berencana beralih menggunakan sistem global tersebut.
Penetapan tanggal penting dalam Islam dengan KHGT, yang dianggap sebagai upaya unifikasi kalender Hijriah, memang masih menimbulkan kontroversi.
Dalam sistem KHGT, seluruh dunia akan menggunakan hari yang sama untuk memulai bulan Hijriah, yang dianggap bisa memperkuat kesatuan umat Islam.
Namun, tidak sedikit yang meragukan kelayakan dan keberhasilan penerapan sistem ini di seluruh dunia, mengingat adanya perbedaan signifikan dalam pengamatan hilal di berbagai belahan dunia.
Gus Wahid juga mencatat bahwa meskipun Muhammadiyah sudah memutuskan untuk menggunakan KHGT pada tahun 1447 H, di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri masih ada kontroversi terkait perubahan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam organisasi yang besar sekalipun, penerimaan terhadap KHGT belum sepenuhnya bulat.
Baca Juga: KH Said Aqil Siradj Ungkap Cawe-cawe Jokowi pada Muktamar NU ke-34 di Lampung
Dengan segala pro dan kontra yang ada, KHGT tetap menjadi topik yang mengundang perhatian serius di kalangan umat Islam, baik dalam tataran organisasi maupun individu.
Namun, apa pun yang terjadi, Gus Wahid mengingatkan untuk selalu menghargai perbedaan yang ada dan menghindari membawa kepentingan politik dalam urusan agama.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









