Bikin Publik Khawatir, Kenapa Kuota Haji Indonesia 2026 Tidak Langsung Diberikan oleh Arab Saudi?

AKURAT.CO Pemerintah Arab Saudi belum secara resmi menetapkan jumlah kuota haji untuk Indonesia pada musim haji tahun 2026.

Ketidakpastian ini mencuat bersamaan dengan munculnya wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi.

Wacana itu sempat membuat publik Indonesia khawatir, namun akhirnya dibatalkan setelah dilakukan klarifikasi dan diplomasi antara dua negara.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada 10 Juni 2025 lalu, isu pengurangan kuota menjadi salah satu topik strategis yang dibahas.

“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” kata Irfan dalam keterangannya.

Menurut Irfan, ada wacana dari pihak Saudi untuk memangkas kuota Indonesia hingga setengahnya, terutama karena adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2025 yang dinilai bermasalah. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi agar hal tersebut tidak terjadi.

“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan,” jelasnya.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menguraikan bahwa penilaian Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji Indonesia tahun ini cukup kritis. Mereka menilai penyelenggaraan haji Indonesia berjalan kurang tertib dan tidak transparan, terutama dalam hal data kesehatan jemaah.

“Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk,” ujar Dahnil.

Lebih lanjut, Saudi juga mempertanyakan alasan Indonesia mengirim jemaah yang dinilai tidak layak secara medis.

“Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala, ‘Kenapa Anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri’,” kata Dahnil.

Kondisi yang tidak ideal saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga menjadi bahan pertimbangan Saudi untuk melontarkan wacana pemotongan kuota.

Meski demikian, Dahnil memastikan bahwa Arab Saudi akhirnya mengurungkan rencana pengurangan kuota tersebut. Pembentukan BP Haji sebagai lembaga baru setingkat kementerian dinilai sebagai langkah serius pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji.

“Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yakin pada komitmen Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola haji,” katanya.

Ia menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota bukan keputusan resmi, melainkan bentuk peringatan atas kondisi yang terjadi tahun ini.

“Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini,” lanjut Dahnil.

Sebagai bentuk kerja sama lanjutan, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Juli mendatang. Salah satu agendanya adalah asistensi langsung kepada BP Haji dalam rangka persiapan haji 2026.

“Nanti akan ada asistensi yang melekat dari Kementerian Haji. Tujuannya agar kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang,” jelasnya.

Dengan adanya restrukturisasi dan kerja sama yang lebih erat antara kedua negara, BP Haji menyatakan optimisme bahwa kuota haji Indonesia tidak hanya akan tetap aman, tetapi bahkan berpeluang untuk ditingkatkan.