Dedi Mulyadi: Pemimpin yang Anti-Islam adalah yang Tidak Berpihak pada Kepentingan Rakyat

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tudingan yang menyebut dirinya anti-Islam. Isu ini mencuat setelah perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, yang dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penghilangan identitas keislaman.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menjelaskan bahwa penilaian terhadap seseorang sebagai anti-Islam seharusnya dilihat dari sikap dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, bukan dari simbol atau nama lembaga.
“Pemimpin yang anti Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik,” ujar Dedi dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa tindakan seperti membiarkan fakir miskin kelaparan, menyakiti anak yatim, hingga melakukan korupsi, jauh lebih mencerminkan sikap anti-Islam daripada sekadar pergantian nama.
Baca Juga: Hukum Memasang Bendera Merah Putih dengan Bendera One Piece menurut Islam
Terkait perubahan nama RSUD, Dedi menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan untuk memperjelas status rumah sakit tersebut sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, membuat yayasan namanya Yayasan Al-Ihsan, di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah, padahal yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya,” ungkap Dedi.
Menurutnya, penggantian nama menjadi Welas Asih tidak bermotif keagamaan, melainkan administratif dan legal. Nama baru itu dipilih sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan fasilitas publik, sekaligus menghindari ambiguitas terkait kepemilikan.
Dedi menegaskan bahwa kepemimpinannya berpihak pada nilai-nilai publik dan sosial, terlepas dari simbol-simbol keagamaan yang kerap dipolitisasi.
Baca Juga: Profesor Prancis Sebut Islam Dianggap Musuh Nyata oleh Barat
Artikel ini menjadi bagian dari respons terhadap narasi yang berkembang di media sosial dan sejumlah kelompok yang mengaitkan kebijakan pemerintahan daerah dengan isu agama.
Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dengan pendekatan populis dan dekat dengan masyarakat, menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemimpin yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









