Menhaj Tegaskan Presiden Tidak Campur Tangan dalam Muktamar NU 2026

AKURAT.CO Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan campur tangan dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Irfan di tengah munculnya berbagai dinamika dan spekulasi menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Menurut Irfan, Presiden menghormati sepenuhnya independensi organisasi dan tidak memiliki kepentingan untuk menentukan arah kepemimpinan NU.

“Bapak Presiden sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU,” kata Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga: KPK Panggil Kembali Bos Maktour Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji

Irfan yang juga merupakan cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, menyampaikan harapannya agar Muktamar NU berlangsung dalam suasana yang teduh dan tetap mencerminkan karakter dasar organisasi.

Ia menekankan bahwa proses regenerasi dan pemilihan kepemimpinan di tubuh NU seharusnya berjalan dengan semangat keulamaan, bukan dengan pendekatan politik praktis.

“Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk dan menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama,” ujarnya.

Menurut Irfan, NU memiliki tradisi kepemimpinan yang berbeda dengan organisasi politik karena berangkat dari nilai pengabdian dan tanggung jawab moral.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan muktamar tidak berubah menjadi arena persaingan yang berlebihan untuk memperebutkan jabatan.

“Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat,” katanya.

Irfan juga menilai dinamika yang berkembang di kalangan elite organisasi perlu menjadi refleksi bersama agar NU tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang telah dirumuskan para pendiri.

Ia menyebut semangat Qanun Asasi yang diwariskan KH Hasyim Asy’ari perlu kembali menjadi rujukan dalam menjalankan kehidupan organisasi.

Menurutnya, Muktamar NU tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali budaya organisasi yang mengedepankan ketulusan, persatuan, dan kemaslahatan umat.

“Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar,” ujarnya.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Evaluasi Haji 2026 Harus Jadi Momentum Perbaikan Sistem

Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika menjelang muktamar untuk mengedepankan sikap dewasa dan memberikan ruang bagi proses organisasi berjalan secara sehat.

Pelaksanaan Muktamar NU 2026 sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus dan menjadi agenda penting dalam menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan organisasi untuk periode mendatang.