Isu Politik Uang Jelang Muktamar NU Dinilai Ironis

AKURAT.CO Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu politik transaksional dan dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sebagai fenomena ironis.

Menurut Adi, NU selama ini dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan yang memiliki kekuatan pada moralitas, keilmuan, dan nilai-nilai keislaman.

Hal itu disampaikan Adi dalam diskusi bertajuk Stop Politik Transaksional di Muktamar NU di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip Rabu (19/8/2026).

"Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik. Namun, kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis," kata Adi.

Baca Juga: Gus Lilur Minta Presiden Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah di Muktamar NU

Ia mengatakan praktik transaksi politik bukan fenomena baru dalam berbagai kontestasi politik. Namun, persoalan tersebut menjadi berbeda ketika muncul dalam organisasi sosial-keagamaan seperti NU.

Menurut Adi, kekuatan utama NU justru terletak pada moralitas dan nilai-nilai keagamaan yang selama ini menjadi basis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

"Satu-satunya kekuatan NU itu ialah moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, saya selalu berharap NU kembali pada khitahnya, mengurus umat, mengurus agama, dan menjauh dari urusan politik transaksional," ujarnya.

Adi mengaku sempat enggan membicarakan isu dugaan politik uang tersebut karena menganggapnya sebagai persoalan internal NU. Ia menegaskan bahwa isu politik uang dalam Muktamar ke-35 NU sejauh ini masih berupa desas-desus dan belum terbukti secara terbuka.

Meski demikian, ia menilai pernyataan sejumlah tokoh NU yang mengingatkan adanya potensi politik transaksional perlu diperhatikan.

"Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan," katanya.

Adi berharap dugaan politik uang tersebut tidak terbukti dan hanya menjadi isu yang berlalu tanpa fakta. Ia mengingatkan agar kontestasi kepemimpinan di NU tidak menggeser karakter organisasi menjadi menyerupai partai politik.

"Saya berdoa dan berharap desas-desus tentang politik uang dalam Muktamar ini hanya sebatas angin lalu. Karena kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?" ujarnya.

Ia menilai NU perlu mengambil sikap tegas apabila orientasi organisasi bergeser menjadi perebutan kekuasaan dan kepentingan duniawi.

"Kalau NU memang suka cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik," kata Adi.

Baca Juga: Jelang Muktamar, Cak Imin Sentil Orang yang Main Politik di Tubuh Nahdlatul Ulama

Sebagai warga NU, Adi berharap organisasi tersebut tetap mempertahankan karakter sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat.

"NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu," pungkasnya.