Bawaslu Diminta Usut Dugaan Jual Beli Suara Pileg DPRD DKI Jakarta

AKURAT.CO Kelompok Aksi Bela Suara Indonesia Timur (ABSIT) mendesak Bawaslu mengusut dugaan praktik jual beli suara pada Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta, khususnya Dapil Jakarta Utara.
Demikian dikatakan Koordinator Aksi ABSIT, Tegar, saat menyambangi Gedung Bawaslu, Jakarta, pada Kamis (18/7/2024).
"Diduga telah terjadi praktik jual beli suara menjual suara rakyat, khususnya di Tanjung Priok," ujarnya.
Baca Juga: Kritik Islam Atas Konsep Moderasi Beragama
Tegar menjelaskan, cara curang untuk dapat menduduki kursi parlemen Kebon Sirih itu terendus, setelah KPUD Jakut mengganti hasil perolehan suara salah satu calon anggota legislatif (caleg) asal Papua yang maju melalui Dapil Jakut.
"Suara teman-teman kita dari Indonesia Timur perlu dikawal," katanya.
Oleh karena itu, menurut Tegar, Bawaslu mesti turun tangan menyelesaikan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pileg DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: OPM Terus Berulah, DPR Desak Pemerintah Jamin Stabilitas Keamanan di Papua
"Kembalikan suara-suara yang diduga sudah diperjualbelikan KPU DKI dan KPU Jakarta Utara," tandasnya, dikutip Jumat (19/7/2024).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








