Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Temukan Uang Saat Lakukan Penggeledahan

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika merespons pertanyaan wartawan soal kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah, terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

 

Tessa belum dapat memastikan kapan penyidik lembaga antikorupsi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita.

 

Demikian juga dengan lokasi untuk pemeriksaannya, apakah di Kantor KPK Jakarta, atau di Kota Semarang.

 

 

"Untuk Semarang sampai dengan saat ini saya belum terinfo adanya pemeriksaan saksi. Jadi masih kegiatan yang lain. Kemungkinan besar kegiatan pemeriksaan itu akan dilakukan minggu depan. Kemungkinan besar seperti itu," kata Tessa dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

 

"(Pemeriksaan) kemungkinan besar sih di sana. Karena tim satgas penyidikan yang sedang berkegiatan di sana, pasti akan melanjutkan. Ini kemungkinan besar ya. Tapi kalau nanti akan dibawa ke sini (KPK, Jakarta) untuk diperiksa bisa jadi seperti itu. Namun pastinya kita akan update," kata Tessa melanjutkan.

 

Sejauh ini, kata dia, dari giat di Semarang, Jateng, tim mengamankan barang bukti elektronik, dokumen-dokumen APBD 2023 sampai dengan 2024 beserta perubahan, dokumen pengadaan masing-masing dinas baik pengadaan dan penunjukkan langsung, dokumen yang berisikan catatan tangan.

 

 

"Ada sejumlah uang tapi masih dalam konfirmasi jumlahnya karena masih berlangsung," kata Tessa.

 

Dalam kasus yang sedang ditangani KPK, berdasarkan informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Dan terhadap para tersangka sudah dicegah berpergian ke luar negeri.

 

"Proses penyidikkan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

 

Dikatakan Tessa, dari 4 orang yang dicegah berpergian ke luar negeri, 2 orang merupakan penyelenggara negara dan 2 orang lainnya berlatarbelakang swasta. 

 

Adapun empat orang yang dicegah selama enam bulan ke depan yaitu Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Ita; suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri; Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang Martono; dan Rahmat U. Djangkar selaku pihak swasta.

 

 

Terkait hal tersebut, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu tak menampik empat orang yang dicegah meninggalkan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah berstatus tersangka.

 

"Ketika kita naik pada tahap penyidikan, pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka tersebut," ujar Asep dalam kesempatan yang sama.