Kejagung Tetapkan Lima Perusahaan Sebagai Tersangka Korupsi Timah

AKURAT.CO Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima korporasi besar sebagai tersangka dalam skandal korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencapai angka fantastis, yakni Rp271 triliun, termasuk kerusakan lingkungan yang parah.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, kelima perusahaan yang terlibat adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).

“Kerugian lingkungan akibat aktivitas tambang ini sangat signifikan, mencapai Rp271 triliun, dan menjadi salah satu kerugian terbesar dalam sejarah,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga: Menteri PPPA Minta Pelajar Berani Bicara Jika Alami Kekerasan di Sekolah

Burhanuddin menambahkan, pembuktian kerusakan lingkungan sebagai bagian dari kerugian negara merupakan pencapaian besar dalam persidangan kasus ini.

“Biasanya, sangat sulit membuktikan kerusakan lingkungan di pengadilan, tetapi kami bersyukur ini berhasil dibuktikan. Selanjutnya, kami akan fokus pada pemulihan lingkungan menggunakan dana yang nantinya bisa dikembalikan kepada pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, memaparkan pembagian tanggung jawab kerugian negara kepada kelima tersangka korporasi.

“PT RBT akan menanggung kerugian sebesar Rp38 triliun, PT SBS Rp23 triliun, PT SIP Rp24 triliun, PT TIN Rp23 triliun, dan CV VIP Rp42 triliun. Totalnya mencapai Rp152 triliun,” ujar Febrie.

Namun, ada sisa kerugian negara sebesar Rp119 triliun yang belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab.

Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan penghitungan lebih lanjut.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Tumbangkan Brentford, Arsenal Masuki 2025 di Posisi 2

“BPKP masih menelusuri pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian sisanya. Kami akan menindaklanjuti hasil perhitungan tersebut,” tambah Febrie.

Kejagung memastikan bahwa dana yang terkumpul dari kasus ini akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal.

Langkah ini menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh atas dampak korupsi terhadap alam dan masyarakat.

Kasus ini tidak hanya mencatatkan kerugian finansial terbesar, tetapi juga menjadi salah satu contoh nyata upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang merugikan negara.