Bersih-bersih Korupsi, Langkah Tegas Presiden Prabowo Memastikan Kehadiran Negara

AKURAT.CO Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak kecurangan Minyakita dinilai sebagai peringatan bahwa tidak ada yang kebal hukum.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, kesigapan Presiden Prabowo menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya.
"Respons Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atas perkara kasus Minyakita yang mencuat beberapa waktu belakangan," ujarnya.
Baca Juga: Koar-koar Soal Korupsi Pertamina, Ternyata Ahok Hanya Serahkan Bukti Rapat Selama Menjabat Komisaris
Iwan menerangkan, hal ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik spekulatif dan manipulasi harga bukanlah sesuatu yang diacuhkan, namun negara langsung mengambil tindakan nyata.
Seperti sidak dan penelusuran yang dilakukan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, terhadap takaran Minyakita yang dijual di pasaran.
"Saya yakin merupakan instruksi dan atensi dari Presiden. Sebagaimana atensi Presiden terhadap kasus-kasus megakorupsi yang belakangan ini juga mencuat," katanya.
Menurut Iwan, pengungkapan kasus-kasus korupsi belakangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo sedang bersih-bersih dari praktik pelanggaran hukum yang merugikan rakyat.
Baca Juga: Komitmen Implementasi GCG, Pegadaian Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Fraud dan Korupsi
"Saya kira memang proses bersih-bersih seperti ini memang perlu dilakukan," ujarnya.
Selain menegaskan kehadiran negara untuk rakyatnya, hal tersebut juga menjadi pondasi utama agar pemerintah dengan tanpa beban berlari cepat merealisasikan program-programnya demi kemajuan Indonesia.
Dengan ketegasan sikap Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih korupsi, Iwan berharap tidak ada yang kembali dan berani melakukan penyelewengan.
"Semua pihak terutama penyelenggara negara di bawah Presiden setiap saat melakukan monitoring, pengawasan, operasi dan penindakan kalau masih ada yang melakukan pelanggaran yang merugikan rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Korupsi CSR BI, KPK Panggil Dua Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem
"Untuk itu, saya kira ketegasan dan kesigapan pemerintah ini patut diapresiasi. Bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal pangan," demikian Iwan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









