DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

AKURAT.CO Kepolisian didesak mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan, aksi brutal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kriminalitas biasa.

Ia menduga kuat peristiwa itu merupakan upaya percobaan pembunuhan sekaligus bentuk intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia (HAM).

Peristiwa tersebut terjadi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, sesaat setelah korban menyelesaikan rekaman siniar (podcast) bertema kritik terhadap remiliterisasi, Kamis (12/3/2026) tengah malam.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius pada wajah, mata, dada, serta kedua tangannya.

“Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM. Kepolisian harus bergerak cepat, menangkap pelaku, dan menjeratnya dengan pasal pemberatan,” ujar legislator yang akrab disapa Gus Abduh di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Gus Abduh juga menyoroti fakta bahwa tidak ada barang berharga milik korban yang hilang dalam kejadian tersebut.

Hal ini, menurutnya, semakin menguatkan dugaan bahwa motif serangan bukan perampokan, melainkan tindakan yang sengaja ditujukan untuk melukai korban dan membungkam suara kritis masyarakat sipil.

“Fakta bahwa tidak ada barang yang dirampas mengindikasikan ini bukan perampokan, melainkan serangan terencana untuk meneror korban. Segala bentuk kekerasan terhadap pembela HAM adalah ancaman nyata bagi demokrasi kita,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Komisi III DPR juga meminta aparat penegak hukum segera mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta menelusuri kemungkinan adanya dalang atau aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Menurutnya, transparansi dalam proses penanganan kasus sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

“Kepolisian harus bekerja secara profesional dan akuntabel. Ungkap siapa pelakunya dan siapa yang berada di baliknya. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” pungkasnya.