KPK Siaga Jelang Putusan Perkara Gugatan CMNP, Ada Bau Amis Puluhan Juta Dolar

AKURAT.CO Sehari menjelang putusan perkara gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding, Tbk. suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendadak mencekam.

Tak seperti biasanya, pengunjung yang masuk ke pengadilan diperiksa lebih ketat, menyusul rumor adanya operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pekan lalu yang mencium aroma bau amis dugaan suap puluhan juta dolar AS.

Komisi antirasuah mengintai majelis hakim yang menangani perkara perdata Rp119 triliun itu, terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Negara mendapat pendapatan dari pajak USD23 juta apabila gugatan itu dikabulkan.

Rumor merebak usai berkembang dugaan bahwa majelis hakim yang diketuai Fajar Kusuma Aji bakal memutus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), pada Rabu (22/4/2026) melalui E-Court.

Merebaknya kasak kusuk itu rupanya dianggap persoalan serius bagi Ir. Arief Budhy Hardono, Direktur Utama CMNP.

Ia melayangkan surat ke Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung, meminta melakukan pengawasan terhadap majelis hakim dari kemungkinan terjadinya praktik penyuapan.

"Apabila benar, putusan tersebut tentu bakal menguntungkan pihak Hary Tanoe dan MNC. Sekaligus mengonfirmasi kebenaran pernyataan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC, Hotman Paris Hutapea yang dalam persidangan berkali-kali menyatakan perkara ini akan dinyatakan NO. Hal ini menimbukan syakwasangka bahwa pihak Hary Tanoe dan MNC sudah tahu sejak awal isi putusan," jelas Arief, kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Terkait dugaan bocornya putusan tersebut, majelis hakim menangani perkara bungkam.

Sejumlah wartawan yang mencoba mengonfirmasi tidak direspons.

Eryusman SH, salah satu anggota majelis hakim yang dikonfirmasi melalui telepon seluler maupun WA tidak menjawab.

Dari Fakta Persidangan CNMP Seharusnya Menang

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC sebagai gugatan kurang pihak. Karena tidak melibatkan Drosophila Enterprise dan PT Bank Unibank, Tbk. (BBKU).

Dalih yang tidak berdasar ini sudah dipatahkan secara jelas dan tegas dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang sudah dihadirkan oleh CMNP. Bahkan saksi-saksi maupun ahli-ahli yang dihadirkan oleh Hary Tanoe dan MNC maupun Tito Sulistio juga telah membenarkan dalil-dalil gugatan CMNP.

Drosophila Enterprise tidak dilibatkan dalam Gugatan CMNP karena faktanya, CMNP tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan yang berbada hukum Singapura itu. Hubungan hukum seluruh proses tukar menukar surat berharga dilakukan dengan Hary Tanoe melalui MNC. Tanpa adanya keterlibatan dari Drosophila Enterprise.

Selain itu, CMNP berhasil membuktikan bahwa Drosophila Enterprise hanyalah merupakan sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Hary Tanoe dan istrinya.
Pada sisi lain PT Bank Unibank, Tbk. (BBKU) tidak dilibatkan dalam Gugatan CMNP.

Pertama, karena CMNP sudah pernah menggugat PT Bank Unibank, Tbk. (BBKU) sebelumnya di tahun 2004, yang oleh Mahkamah Agung dalam Putusan PK telah dinyatakan PT Bank Unibank, Tbk. tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pencairan terhadap NCD. Telah melanggar ketentuan SEBI sehingga CMNP sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi untuk menggugat PT Bank Unibank, Tbk.

Kedua, CMNP tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Bank Unibank, Tbk. terkait dengan penerbitan NCD. Seluruh proses penerbitan NCD dilakukan secara langsung antara Hary Tanoe melalui MNC dengan PT Bank Unibank, Tbk. tanpa adanya keterlibatan dari CMNP.

CMNP melakukan transaksi penukaran surat berharga dengan Hary Tanoe melalui MNC, di mana CMNP menerima 28 lembar NCD dari Hary Tanoe melalui MNC. Oleh karena itu, terbukti bahwa Gugatan CMNP tidak kurang pihak.

Gugatan CMNP Tidak Salah Pihak

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC sebagai gugatan yang salah pihak. CMNP menggugat Hary Tanoe secara pribadi atas keterlibatannya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap CMNP.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan CMNP, Hary Tanoe yang pada saat transaksi terjadi menjabat sebagai direktur utama dari MNC seharusnya mengetahui bahwa NCD yang dimintakan untuk diterbitkan dan diserahkan kepada CMNP merupakan surat berharga yang tidak sah. Penerbitannya melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988.

CMNP berhasil pula membuktikan Hary Tanoe merupakan Penerima Manfaat MNC. Sehingga memiliki kewenangan dan kekuasaan mengendalikan dan menentukan kebijakan MNC. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hary Tanoe dan MNC dapat dianggap sebagai satu kesatuan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama. Hary Tanoe melalui MNC telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap CMNP karena telah menginisiasi, memprakarsai, menawarkan, menukarkan dan menyerahkan NCD yang tidak sah karena diterbitkan secara melanggar ketentuan Bank Indonesia kepada CMNP. Oleh karena itu, terbukti bahwa Gugatan CMNP tidak salah pihak.

Gugatan CMNP Tidak Nebis in Idem

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC sebagai gugatan nebis in idem. CMNP sudah pernah mengajukan gugatan dengan objek sengketa dan substansi perkara yang sama. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh CMNP, terbukti bahwa subjek, objek maupun substansi gugatan dari gugatan yang terdahulu dan gugatan CMNP Aquo adalah berbeda.

Gugatan terdahulu, CMNP menggugat PT Bank Unibank, Tbk. (BBKU), BPPN, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan meminta agar 28 lembar NCD yang dimiliki oleh CMNP dinyatakan sah, agar BPPN mencairkan NCD tersebut.

Sedangkan gugatan CMNP a quo adalah CMNP menggugat Hary Tanoe dan MNC dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian karena telah menginisiasi, memprakarsai, menawarkan, menukarkan dan menyerahkan NCD yang tidak sah dan tidak dapat dicairkan kepada CMNP. Subjek, objek maupun pokok gugatan antara gugatan terdahulu dan gugatan aquo adalah sama sekali berbeda.

Oleh karena itu, terbukti gugatan aquo bukanlah gugatan yang Nebis in Idem.

Gugatan CMNP Tidak Daluarsa

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC sebagai gugatan yang telah daluarsa. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh CMNP dalam persidangan, terbukti CMNP seharusnya menerima pencairan NCD yang diterimanya Hary Tanoe melalui MNC pada tanggal 9 Mei 2002 dan 10 Mei 2002. NCD tersebut kemudian dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan PK Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Berdasarkan Pasal 1976 KUHPerdata, jangka waktu daluarsa dihitung 30 tahun dan oleh karena gugatan CMNP diajukan pada tanggal 28 Februari 2025, maka jelas terbukti bahwa gugatan CMNP tidak daluarsa.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan CMNP dalam persidangan, CMNP meyakini CMNP telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap Hary Tanoe dan MNC sehingga CMNP yakin majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo akan mengabulkan gugatan CMNP untuk seluruhnya.