Susunan Anggota Panja RUU Polri DPR dan Arah Revisi yang Mulai Dibentuk

AKURAT.CO Pembentukan anggota Panja RUU Polri oleh Komisi III DPR RI langsung menarik perhatian publik karena bukan hanya soal formalitas legislasi, tetapi juga menyangkut arah reformasi kepolisian ke depan.

Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu kewenangan aparat, muncul pertanyaan penting: apakah Panja ini akan benar-benar mendorong reformasi, atau justru memperkuat status quo?

Apalagi, susunan Panja diisi oleh figur-figur yang dikenal aktif dalam isu hukum dan politik nasional, sehingga dinamika pembahasannya diperkirakan akan cukup “keras” dan strategis.

Ringkasan

Panja Revisi UU Polri resmi dibentuk oleh Komisi III DPR RI dengan struktur sebagai berikut:

• Ketua Panja: Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR RI)

• Anggota Panja DPR:
  Dede Indra Permana, Rano Alfath, Ahmad Sahroni, Saffarudin, I Wayan Sudirta, Gilang Dhielafararez, Mercy Christy Barends, Benny Utama, Rikwanto, Soedeson Tandra, M. Rahul, Bimantoro Wiyono, Martin Daniel Tumbelaka, Bob Hasan, Abdullah, Hasbiallah Ilyas, Machfud Arifin, Rudianto Lallo, Nasir Jamil, Adang Daradjatun, Endang Agustina, Sarifuddin Sudding, Hinca Panjaitan, dan Nazarudin Dek Gam.

Panja ini akan menjadi tim inti DPR dalam membahas revisi Undang-Undang Kepolisian bersama pemerintah.

Apa Itu Panja RUU Polri dan Kenapa Dibentuk Sekarang?

Panitia Kerja (Panja) adalah alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk membahas teknis substansi sebuah RUU.

Dalam kasus ini, Panja RUU Polri dibentuk untuk:

• membahas revisi Undang-Undang Kepolisian,

• menyelaraskan dengan KUHP dan KUHAP baru,

• serta menindaklanjuti rekomendasi reformasi kepolisian.

Dalam rapat Komisi III DPR, Ketua Komisi III yang juga Ketua Panja menegaskan bahwa pembahasan akan menunggu jadwal dari pemerintah sebelum masuk tahap teknis lebih lanjut.

Pembentukan Panja di tahap ini menunjukkan bahwa DPR sudah memasuki fase “kontrol arah regulasi”, bukan lagi sekadar diskusi awal. Artinya, komposisi anggota menjadi sangat strategis.

Mengapa Susunan Anggota Panja RUU Polri Menjadi Penting?

Jika dilihat sekilas, daftar anggota Panja RUU Polri hanya kumpulan nama politisi DPR. Namun dalam praktik legislasi, komposisi ini menentukan arah isi undang-undang.

Ada tiga hal penting yang membuat susunan ini krusial:

1. Representasi kekuatan politik di Komisi III

Komisi III dikenal sebagai komisi yang menangani hukum, HAM, dan keamanan. Banyak anggota di dalamnya memiliki latar belakang hukum, advokasi, hingga politik keamanan.

2. “Karakter keras” dalam pembahasan hukum

Ketua Panja menyebut anggota Panja sebagai figur yang “aktif dan tegas” dalam pembahasan. Dalam konteks DPR, ini biasanya merujuk pada anggota yang:

• aktif melakukan intervensi pasal,

• kritis terhadap pemerintah,

• dan memiliki pengalaman dalam legislasi hukum.

3. Arah politik revisi UU Polri

Susunan ini secara tidak langsung memberi sinyal bahwa revisi UU Polri akan:

• tidak berjalan teknokratis semata,

• tetapi juga sarat kepentingan politik dan institusional.

Apa Saja Fokus Revisi UU Polri yang Dibahas?

Revisi UU Polri tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyangkut reformasi kelembagaan.

Beberapa poin pentingnya:

• penguatan transparansi dan profesionalisme Polri,

• pengawasan internal berbasis teknologi,

• netralitas Polri dalam politik dan birokrasi,

• pengaturan anggota Polri yang bertugas di luar institusi,

• batas usia pensiun,

• pendidikan berbasis HAM dan demokrasi,

• penguatan peran Kompolnas.

Poin-poin ini menunjukkan satu hal penting: negara sedang mencoba menyeimbangkan antara “kekuatan institusi keamanan” dan “prinsip demokrasi modern”.

Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Dorong Revisi UU BPKH untuk Perkuat Nilai Manfaat Dana Haji

Baca Juga: Jalanan Dikuasai Penjahat, Komisi III DPR Dukung Polisi Tindak Tegas Pelaku Begal

Kenapa Isu Polisi di Jabatan Sipil Jadi Sensitif?

Salah satu isu paling krusial dalam revisi ini adalah penempatan anggota Polri di jabatan sipil.

Pemerintah disebut ingin membatasi hal tersebut, sementara DPR tetap membuka ruang pengaturan yang lebih jelas.

Di lapangan, isu ini sering menimbulkan:

• tumpang tindih kewenangan,

• kritik soal netralitas birokrasi,

• serta debat soal profesionalisme ASN vs aparat.

Simulasi sederhana:

Jika seorang perwira aktif menduduki jabatan sipil strategis, maka muncul pertanyaan:

• apakah ia tetap berada di sistem kepolisian atau birokrasi?

• siapa yang mengawasi kinerjanya?

• bagaimana mekanisme etiknya?

Inilah yang membuat isu ini selalu sensitif setiap kali revisi UU muncul.

Dampak Politik dan Publik dari Pembentukan Panja

Pembentukan Panja RUU Polri membawa beberapa implikasi:

1. Bagi DPR

• Menunjukkan keseriusan legislatif dalam reformasi hukum

• Memperkuat posisi Komisi III sebagai aktor utama kebijakan hukum nasional

2. Bagi Polri

• Menjadi sinyal awal adanya evaluasi struktural

• Berpotensi memengaruhi sistem karier dan penempatan internal

3. Bagi publik

• Meningkatkan ekspektasi terhadap transparansi institusi keamanan

• Namun juga memunculkan kekhawatiran soal arah revisi

Di Balik Daftar Nama Anggota Panja

Jika dilihat lebih dalam, anggota Panja RUU Polri bukan sekadar daftar administratif. Ia adalah representasi:

• peta kekuatan politik di DPR,

• arah kompromi antara reformasi dan stabilitas institusi,

• serta ruang tarik-menarik antara pemerintah, DPR, dan lembaga kepolisian.

Dalam banyak kasus legislasi di Indonesia, komposisi Panja sering menjadi indikator awal:

• apakah revisi akan progresif,

• atau cenderung konservatif dan kompromistis.

Penutup: Lebih dari Sekadar Daftar Nama

Pembentukan Panja RUU Polri menunjukkan bahwa proses revisi undang-undang ini sudah memasuki fase penting.

Namun yang lebih penting dari sekadar daftar anggota Panja RUU Polri, adalah bagaimana mereka akan mengarahkan substansi perubahan hukum yang berdampak langsung pada sistem keamanan negara.

Di era keterbukaan informasi, publik tidak lagi hanya menunggu hasil akhir, tetapi juga mulai mengawasi siapa yang duduk di meja pembahasan.

Dan dari situlah, arah reformasi sesungguhnya mulai bisa dibaca.

Baca Juga: Rapat Paripurna Setujui RUU Polri Jadi Usulan DPR

Baca Juga: Presiden Prabowo Beberkan Strategi Jaga Soliditas TNI-Polri

FAQ

1. Apa itu Panja RUU Polri di DPR?

Panja RUU Polri adalah panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI untuk membahas secara teknis revisi Undang-Undang Kepolisian bersama pemerintah. Tim ini bertugas merumuskan pasal-pasal penting, mengkaji regulasi lama, serta memastikan perubahan UU Polri selaras dengan KUHP dan KUHAP baru yang sudah berlaku.

2. Siapa saja anggota Panja RUU Polri DPR?

Anggota Panja RUU Polri DPR terdiri dari sejumlah legislator Komisi III, termasuk Habiburokhman sebagai ketua, serta nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Nasir Jamil, Hinca Panjaitan, dan lainnya. Susunan ini mencerminkan representasi berbagai fraksi di DPR yang akan terlibat langsung dalam pembahasan revisi UU Polri.

3. Apa tugas Panja dalam revisi UU Polri?

Tugas Panja dalam revisi UU Polri adalah membahas detail substansi undang-undang, mulai dari penguatan pengawasan Polri, pengaturan jabatan anggota di luar institusi, hingga revisi usia pensiun. Panja juga bertugas menyelaraskan masukan pemerintah, DPR, dan rekomendasi reformasi agar menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif.

4. Kenapa revisi UU Polri dianggap penting?

Revisi UU Polri dianggap penting karena undang-undang lama sudah berusia lebih dari dua dekade dan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi, serta kebutuhan reformasi institusi. Selain itu, perubahan ini juga menyangkut isu strategis seperti netralitas Polri, transparansi, dan penguatan pengawasan publik.

5. Apakah revisi UU Polri bisa mengubah kewenangan Kapolri?

Secara prinsip, revisi UU Polri tidak mengubah hak prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Namun, beberapa pengaturan teknis dapat diperjelas untuk memperkuat mekanisme pengawasan, tata kelola, serta hubungan kelembagaan antara Polri, DPR, dan pemerintah.

6. Apa dampak revisi UU Polri bagi masyarakat?

Dampak revisi UU Polri bagi masyarakat bisa berupa peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, penguatan transparansi, dan perbaikan sistem pengawasan. Di sisi lain, perubahan ini juga berpotensi memengaruhi struktur internal Polri yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum di lapangan.

7. Mengapa susunan anggota Panja RUU Polri menjadi sorotan publik?

Susunan anggota Panja RUU Polri menjadi sorotan karena diisi oleh figur-figur politik yang memiliki pengaruh kuat di Komisi III DPR. Komposisi ini dianggap dapat menentukan arah pembahasan revisi UU Polri, terutama terkait isu sensitif seperti penempatan polisi di jabatan sipil dan reformasi kelembagaan kepolisian.