KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, Dua Tersangka Swasta Diperiksa

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Pada Senin (8/6/2026), lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka dari kalangan swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah disusun penyidik.

"Sebagai informasi awal, hari ini rencananya diperiksa dua tersangka haji yang berasal dari pihak swasta," ujar Budi kepada wartawan.

Kedua tersangka tersebut yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.

Nama keduanya muncul dalam pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz.

KPK menduga kedua tersangka memiliki peran penting dalam praktik pemberian uang demi mendapatkan akses terhadap tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi pada periode 2023-2024.

Baca Juga: Klaim Tembus Rp227 Miliar, MSIG Life Soroti Pentingnya Perlindungan Finansial Keluarga

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Ismail diduga menyerahkan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz dan beberapa pejabat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Sementara itu, Asrul diduga memberikan ratusan ribu dolar Amerika Serikat untuk memperoleh keuntungan dari distribusi kuota haji khusus.

Melalui pemeriksaan ini, penyidik akan mendalami aliran dana, mekanisme pembagian kuota tambahan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga turut menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan penahanan terhadap kedua tersangka tinggal menunggu terpenuhinya kebutuhan alat bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Kasus ini bermula dari pembagian tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi yang diduga tidak dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.