Sri Mulyani: Jangan Hanya Andalkan APBN, Kepala Daerah Harus Kreatif Cari Sumber Pendanaan Infrastruktur

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika hanya bergantung pada anggaran pemerintah, proses pembangunan bisa memakan waktu lama.

“Di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak selalu 100 persen bergantung pada APBN atau APBD. Kalau menunggu dana dari pemerintah, itu bisa lama sekali,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Menkeu mendorong kepala daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan.

Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) bisa menggunakan skema pembiayaan kreatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Ia mengapresiasi beberapa Pemda yang sudah mulai menerapkan pendekatan ini.

Baca Juga: Indonesia Tutup Kualifikasi Piala Asia FIBA dengan Kekalahan, Johannis Winar Sebut Timnya Kalah Fisik

Sri Mulyani menjelaskan, infrastruktur yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti layanan air bersih, pengelolaan sampah, dan rumah sakit, bisa dibangun dengan skema pembiayaan inovatif melalui kerja sama dengan pihak swasta.

“Pembangunan seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dengan instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan berbagai instrumen pendanaan yang memungkinkan daerah tetap bisa membangun meskipun APBD mereka terbatas.

“Tapi memang perlu kerja keras, komitmen, serta keahlian dalam pengelolaan keuangan,” tambahnya.

Sri Mulyani juga mendorong kepala daerah agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau aparat penegak hukum jika masih merasa khawatir dalam mengimplementasikan skema pembiayaan alternatif.

“Selama langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan, saya rasa kita semua bisa bekerja sama,” tegasnya.

Baca Juga: Komisi VI DPR: BP Danantara Diisi Profesional Top, Siap Dorong Ekonomi Indonesia

Ia berharap, melalui retret yang diselenggarakan oleh Kemendagri, para kepala daerah bisa saling bertukar pengalaman dan mencari solusi terbaik dalam membiayai pembangunan daerah mereka.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar kepala daerah bisa membangun dan mengelola keuangan daerah dengan baik, menggunakan APBD dan APBN secara optimal sebagai instrumen utama untuk memajukan Indonesia,” pungkasnya.