Akurat Logo

Danantara Jadi Akselerator Proyek di Daerah, Misbakhun: Transformasi Ekonomi Berbasis Daerah Sedang Berlangsung

Esha Tri Wahyuni | 25 Mei 2026, 14:38 WIB
Danantara Jadi Akselerator Proyek di Daerah, Misbakhun: Transformasi Ekonomi Berbasis Daerah Sedang Berlangsung
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menjelaskan, pembangunan kini lebih banyak diarahkan melalui proyek strategis nasional

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, pemerintah tengah mengubah strategi belanja negara dengan memperbesar proyek pembangunan terpusat melalui skema nasional, meski transfer ke daerah mengalami penyesuaian.

Menurut Misbakhun, total APBN 2026 mencapai Rp3.842 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3.623 triliun. Namun di saat bersamaan, sejumlah kepala daerah mulai mempertanyakan berkurangnya transfer ke daerah.

“Anggaran pembangunan tidak berkurang. Strategi pemerintah yang sedang berubah,” kata Misbakhun dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga: Asymmetric Pessimism, Misbakhun Sebut Perbandingan Danantara dengan BPPC Keliru

Misbakhun menjelaskan, pembangunan kini lebih banyak diarahkan melalui proyek strategis nasional dan investasi pemerintah pusat, termasuk proyek yang dikerjakan melalui skema Danantara dan pembangunan berbasis kawasan ekonomi daerah.

“Penerima manfaat pembangunan tetap rakyat yang sama, apakah itu dikerjakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujarnya.

Misbakhun menyebut pemerintah telah meresmikan 13 proyek Danantara dalam dua fase, termasuk proyek terbaru di Cilacap yang ditujukan menjadi akselerator ekonomi daerah.

Menurutnya, transformasi tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan sektor riil, pertanian, dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Dalam APBN, transfer daerah selama ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun pemerintah mulai menggeser sebagian pola belanja agar proyek nasional bisa berjalan lebih terintegrasi.

Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% pada 2027.

Transfer ke daerah menjadi salah satu instrumen utama pembangunan pascareformasi melalui skema desentralisasi fiskal. Namun pemerintah kini dinilai mulai memperkuat kembali kontrol pusat terhadap proyek strategis bernilai besar.

Misbakhun mengatakan perubahan strategi itu membutuhkan pemahaman dari pemerintah daerah agar sinkronisasi pembangunan nasional tetap berjalan.

“Transformasi ekonomi berbasis kekuatan daerah sedang dijalankan,” katanya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.