Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen di 2024, Misbakhun Sebut Pemerintah Harus Lakukan Ini

AKURAT.CO Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengejar target inklusi keuangan yang dipatok sebesar 90% di 2024. Berbagai carapun dilakukan agar makin banyak penduduk Indonesia bisa mengakses produk keuangan formal sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan teretaskan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai untuk mencapai target tersebut pemerintah harus mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan keuangan inklusif.
Pemerintah diminta menyediakan akses yang lebih luas terhadap penempatan dana maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal mengingat akses layanan keuangan formal memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: OJK Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan Di Pedesaan
"Oleh karena itu, pemerintah harus semakin gencar mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif guna mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024," ujar Misbakhun kepada Akurat.co, Selasa (26/12/2023).
Ditambahkan, sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif adalah sektor agrikultur yang menyasar petani, peternak dan nelayan.
Sektor agrikultur juga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi nasional sehingga tingkat kesejahteraan pertani, peternak, dan nelayan perlu terus didorong. Untuk itu upaya transformasi ekonomi inklusif dan produktif tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha.
"Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkannya dengan cara saling berbagi pengalaman dan teknologi serta pendampingan kemitraan," imbuhnya.
Hal lain yang perlu dilakukan pemeirntah adalah mendorong optimalisasi hasil produksi melalui pengolahan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi serta mendorong regenerasi dengan melahirkan peternak milenial.
Di sisi lain peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga terus diupayakan oleh Pemeirntah melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah.
"Pemerintah juga harus memanfaatkan digitalisasi sebagai opsi baru bagi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh," kata Misbakhun.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









