BI Siap Gelontorkan Insentif Likuiditas Rp80 Triliun Untuk Pacu Program 3 Juta Rumah

Dijelaskannya, BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Adapun saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun. 

 

Tidak tanggung-tanggung, Perry bahkan berkomitmen untuk menaikkan insentif tersebut secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

 

"Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," jelasnya dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

 

Perry menerangkan langkah ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi. Pasalnya Perry menilai, selama ini sektor perumahan dapat memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan serta penciptaan lapamgan kerja.

 

 

"Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," tukas Perry.

 

Sebagai informasi, kebijakan ini sejatinya telah dibahas oleh pemerintah dan DPR RI pada hari yang sama, yakni Selasa (11/2/2025). 

 

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun berpendapat bahwa insentif kebijakan likuiditas makroprudensial BI diperlukan untuk dapat merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang properti.

 

Menurutnya, KLM punya dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

 

"Dasar undang-undangnya yaitu undang-undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana Komisi XI pada saat itu sudah memberikan peran pertumbuhan kepada Bank Indonesia," jelas Misbakhun. 

 

Kemudian dari sisi hukum, lanjutnya, peran Bank Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditempuh lewat insentif kebijakan likuiditas makroprudensial.