Apa Itu UMK dan UMR? Inilah Artinya, Kepanjangan beserta Perbedaan Keduanya yang Akurat

AKURAT.CO Istilah UMK dan UMR sering digunakan dalam pembahasan terkait pengupahan pekerja di Indonesia.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami arti sebenarnya dari kedua istilah tersebut, termasuk perbedaan mendasar di antara keduanya.

Artikel ini akan menjelaskan secara akurat tentang singkatan, pengertian, dan perbedaan UMK dan UMR berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sistem pengupahan di Indonesia dirancang untuk melindungi kesejahteraan pekerja dengan menetapkan standar minimum gaji.

Dua istilah yang kerap muncul dalam konteks ini adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMR (Upah Minimum Regional).

Meski sering digunakan secara bergantian, istilah UMR sebenarnya sudah tidak lagi digunakan secara resmi.

Sebagai gantinya, pemerintah kini menggunakan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK.

Pengertian Singkatan UMK dan UMR

UMR (Upah Minimum Regional): Istilah ini sebelumnya digunakan untuk merujuk pada standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk suatu wilayah. Namun, sejak keluarnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR resmi digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): Merupakan standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. UMK biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) serta kondisi ekonomi di wilayah tersebut.

Perbedaan Antara UMK dan UMR

Meskipun istilah UMR kini sudah tidak digunakan secara resmi, banyak orang masih menyebutnya untuk menggambarkan upah minimum secara umum. Berikut adalah perbedaan utama antara UMK dan UMP (pengganti UMR):

Aspek	UMR/UMP (Upah Minimum Provinsi)	UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
Tingkat Wilayah	Berlaku di tingkat provinsi	Berlaku di tingkat kabupaten/kota
Penetapan	Ditentukan oleh gubernur	Diusulkan oleh bupati/walikota kepada gubernur
Besaran Upah	Biasanya lebih rendah dibandingkan UMK	Biasanya lebih tinggi karena mempertimbangkan KHL lokal
Komponen Upah	Berdasarkan kebutuhan hidup layak provinsi	Berdasarkan kebutuhan hidup layak kabupaten/kota

Dasar Hukum Penetapan

Penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi ini disebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Sementara itu, UMK ditetapkan berdasarkan usulan dari bupati atau wali kota setelah melalui survei kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing.

Pentingnya Memahami Perbedaan Ini

Bagi pekerja dan perusahaan, memahami perbedaan antara UMK dan UMP sangat penting karena dapat memengaruhi hak-hak pekerja serta kewajiban perusahaan dalam memberikan upah yang sesuai dengan regulasi.

Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum.

UMR adalah istilah lama yang kini telah digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cakupan wilayah dan besaran upah, di mana UMK biasanya lebih tinggi karena mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah.

Dengan memahami perbedaan ini, pekerja dapat memastikan hak mereka terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sementara perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai hukum ketenagakerjaan di Indonesia.