Asbanda-Bank Papua Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat SIPD-RI dan Siskeudes-Link

AKURAT.CO Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertema “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah”, di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (24/4/2025).

Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025 yang dihadiri oleh seluruh jajaran direksi BPD se-Indonesia.

Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah adalah kebutuhan mendesak di era saat ini.

Ia menyebut BPD tak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tapi juga mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

“Kolaborasi lintas stakeholder menjadi kunci suksesnya transformasi digital sektor publik secara merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Plt. Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman, menambahkan bahwa komitmen BPD dalam mendukung pemerintah daerah telah ditunjukkan melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Perluas Layanan Transjakarta, Akses ke PIK 2 Bakal Lebih Mudah!

Salah satunya peluncuran SP2D online melalui SIPD-RI serta pemanfaatan aplikasi Siskeudes-Link untuk pengelolaan keuangan desa.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, menekankan pentingnya peran aktif BPD dalam implementasi SIPD-RI.

Sistem ini membantu pengambilan keputusan berbasis data, serta mempermudah monitoring dan evaluasi keuangan daerah secara real time.

“Kolaborasi lewat SIPD-RI dan Siskeudes-Link harus ditingkatkan agar pengelolaan keuangan daerah makin optimal,” kata Agus.

Dalam sesi seminar, Direktur Ditjen Bina Keuda, Drs. Yudia Ramli, menyebut BPD sebagai agen pembangunan yang tak hanya mengelola kas daerah, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembiayaan, akses keuangan, dan transformasi digital.

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan TPAKD dan TP2DD sebagai bagian dari strategi percepatan inklusi keuangan daerah.

Sementara itu, Yudi Permana dari OJK menjelaskan bahwa transformasi digital adalah keharusan bagi BPD untuk tetap relevan dan kompetitif.

Namun ia mengingatkan, digitalisasi juga harus diimbangi dengan tata kelola, pengawasan, serta budaya keamanan siber yang kuat.

“OJK sudah menerbitkan regulasi seperti POJK No. 12/2021 dan SEOJK No. 29/2022 tentang keamanan digital. Semua ini bagian dari roadmap penguatan BPD 2024–2027 agar BPD bisa lebih resilien dan kontributif,” jelas Yudi.

Pengamat perbankan, Eko B. Supriyanto, menyoroti, masih ada tantangan serius dalam penguatan BPD, terutama pada aspek regulasi daerah dan kepemilikan yang kerap tidak sejalan dengan kebijakan OJK.

Dia juga mengingatkan perlunya peningkatan cyber security di tengah masifnya transformasi digital yang dilakukan BPD.

“Mitigasi risiko harus jadi prioritas, baik dari sisi kebijakan, SDM, maupun infrastruktur teknologi,” pungkas Eko.

Baca Juga: Arsenal Imbang Lawan Palace, Liverpool Tinggal Cari 1 Angka untuk Kunci Gelar Liga Inggris