Pemerintah Lebarkan Defisit demi Cegah Krisis 1998, Ini Alasannya

Demi Ermansyah | 27 Januari 2026, 18:10 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan pemerintah memperlebar defisit anggaran hingga mendekati batas 3% produk domestik bruto (PDB) merupakan langkah strategis untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi seperti 1997–1998.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut diambil dalam situasi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan perlambatan, sehingga pemerintah perlu hadir melalui belanja negara yang lebih ekspansif.

“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak 1998 lagi,” ujar Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit Rp695,1 triliun atau setara 2,92% PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding target awal 2,53% PDB dan nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3% sesuai ketentuan undang-undang.

Purbaya menjelaskan, secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2%. Namun, opsi tersebut mengharuskan pemangkasan sejumlah pos belanja negara, yang dinilai berisiko memperdalam perlambatan ekonomi.

Karena itu, pemerintah memilih kebijakan fiskal countercyclical dengan meningkatkan belanja, termasuk melalui program bantuan sosial dan insentif pajak. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas dunia usaha.

“Kalau kita perlambat fiskal, ekonomi makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh,” kata dia.

Meski defisit melebar, Purbaya memastikan pemerintah tetap menjaga keberlanjutan fiskal. APBN 2026 sendiri disepakati dengan target defisit 2,68% PDB, menunjukkan komitmen konsolidasi secara bertahap.

“Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting fiscal sustainability-nya kita jaga terus,” ujarnya.