Pemerintah Gandeng Mastercard Indonesia dan Mercy Corps Dorong UMKM Lebih Produktif

AKURAT.CO Pemerintah menggandeng Mastercard Indonesia dan Mercy Corps untuk menjangkau lebih dari 550.000 pelaku UMKM agar lebih produktif.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada perluasan akses pembiayaan melalui KUR, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha terhadap risiko, khususnya dalam era digital.

Inklusi keuangan perlu diiringi dengan literasi yang memadai, termasuk pemahaman terhadap keamanan digital agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan aman.

Baca Juga: Terjebak di Tarif Pajak 0,5 Persen Hambat UMKM Naik Kelas

Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Mastercard Indonesia dan Mercy Corps Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kapasitas UMKM.

Ke depan, pembelajaran dari program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih luas melalui pengembangan tahap lanjutan guna memperbesar dampak bagi pelaku UMKM.

"UMM perlu didorong. Lesson learned-nya bukan hanya finansial inklusif. Saya pikir, dengan Queen Maxima yang telah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto, kita juga sudah bergerak lebih dari sekedar inklusif menuju kesejahteraan masyarakat. Artinya, mereka harus memiliki pengetahuan dan mereka tahu risikonya," ujar Airlangga di sela acara Diseminasi dan Penyerahan Dokumen Pembelajaran Program Mastercard Strive Indonesia di Jakarta, Senin (4//5/2026).

Produktivitas Sebagai Tujuan Akhir

Dalam kerangka kebijakan terbaru, keberhasilan KUR tidak lagi diukur semata dari penyaluran kredit, tetapi dari kemampuannya meningkatkan produktivitas dan mendorong UMKM naik kelas.

Artinya, intervensi pemerintah kini mencakup lebih dari pembiayaan, termasuk pelatihan, digitalisasi, hingga integrasi UMKM dalam rantai pasok nasional. Langkah ini diharapkan memperbaiki kualitas kredit sekaligus memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun per kuartal I-2026, baki debit KUR (sisa jumlah pokok pinjaman KUR yang belum dibayarkan oleh debitur) mencapai Rp522 triliun. Target penyaluran KUR tahun 2026 mencapai Rp279 triliun.

Skema pembiayaan juga dikembangkan secara lebih terarah berdasarkan sektor, mencakup pembiayaan usaha kecil di sektor perumahan, industri padat karya, hingga sektor pertanian dan pangan.

Selain itu, Pemerintah mendorong penguatan ekosistem keuangan melalui berbagai inisiatif, antara lain peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan ekosistem ultra mikro, serta inovasi investasi seperti Reksa Dana PINTAR.

Penguatan sistem pembayaran digital juga terus dilakukan guna mendukung transaksi yang lebih efisien dan inklusif bagi pelaku usaha.

Rasio pembiayaan UMKM di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan negara-negara kawasan seperti Thailand dan Malaysia yang telah mencapai level dua digit.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas akses pembiayaan UMKM agar lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung transformasi UMKM Indonesia.

Melalui sinergi tersebut, jumlah pelaku usaha UMKM yang memperoleh akses pembiayaan diharapkan terus meningkat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Saya pikir kita harus mereplikasikan hal-hal ini dengan lesson learned yang tertulis di buku. Jadi saya membutuhkannya bukan hanya untuk dicetak, tetapi juga untuk diimplementasikan pada fase kedua. Pemerintah terus mendorong, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong Asta Cita melalui financing untuk UMKM,” tutur Airlangga.