Daftar Pinjol Resmi OJK Juli 2026, Lengkap 95 Perusahaan Legal yang Aman Digunakan

AKURAT.CO Butuh dana cepat memang menjadi solusi bagi banyak orang, tetapi memilih layanan pinjaman online tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Di tengah maraknya aplikasi pinjaman yang bermunculan, mengetahui daftar pinjol resmi OJK menjadi langkah penting agar masyarakat terhindar dari risiko bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang melanggar aturan.

Berdasarkan informasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juli 2026 terdapat 95 perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan regulator. Daftar ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat sebelum mengajukan pinjaman secara daring.

Daftar Pinjol Resmi OJK Juli 2026

Daftar pinjol resmi OJK adalah kumpulan perusahaan pinjaman online yang telah memperoleh izin operasional dari OJK dan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen sesuai regulasi yang berlaku.

Menggunakan layanan pinjaman online yang telah berizin memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

• Diawasi langsung oleh OJK.

• Memiliki identitas perusahaan yang jelas.

• Transparan mengenai bunga, biaya administrasi, dan tenor pinjaman.

• Memiliki mekanisme penagihan yang mengikuti aturan.

• Menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen.

• Wajib menjaga keamanan data pribadi pengguna sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, masyarakat perlu berhati-hati terhadap aplikasi yang mengatasnamakan pinjaman online tetapi tidak masuk dalam daftar resmi OJK. Legalitas sebuah aplikasi tidak ditentukan oleh banyaknya unduhan atau tingginya rating di toko aplikasi, melainkan oleh izin operasional yang diterbitkan regulator.

Daftar 95 Pinjol Resmi OJK Juli 2026

Berikut daftar lengkap perusahaan pinjaman online legal yang telah memperoleh izin operasional dari OJK hingga Juli 2026.

1–20

1. Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman

2. Amartha – PT Amartha Mikro Fintek

3. Dompet Kilat – PT Indo FinTek

4. Boost – PT Creative Mobile Adventure

5. Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha

6. Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup

7. KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa

8. Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia

9. Maucash – PT Astra Welab Digital Arta

10. Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera

11. KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat

12. Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

13. Ammana – PT Ammana Fintek Syariah

14. PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif

15. KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi

16. Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia

17. Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna

18. AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia

19. Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek

20. KreditPro – PT Tri Digi Fin

21–40

21. FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia

22. RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia

23. Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia

24. Indodana – PT Artha Dana Teknologi

25. JULO – PT Julo Teknologi Finansial

26. Pinjamin – PT Progo Puncak Group

27. DanaKredi – PT Pindar Berbagi Bersama

28. OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera

29. PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi

30. Alami – PT Alami Fintek Sharia

31. AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia

32. Danakini – PT Dana Kini Indonesia

33. Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo

34. Danamerdeka – PT Intekno Raya

35. Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology

36. PinjamYuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia

37. FinPlus – PT Rezeki Bersama Teknologi

38. UangMe – PT Uangme Fintek Indonesia

39. PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia

40. Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia

41–60

41. Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia

42. Cashcepat – PT Artha Permata Makmur

43. klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat

44. Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi

45. Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

46. Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

47. KrediOne – PT Inovasi Terdepan Nusantara

48. Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia

49. Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia

50. ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia

51. Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia

52. Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera

53. Danaku – PT Trust Teknologi Finansial

54. Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia

55. Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah

56. Invoila – PT Sol Mitra Fintec

57. Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi

58. DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia

59. UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera

60. Kredito – PT Fintek Digital Indonesia

61–80

61. AdaPundi – PT Info Tekno Siaga

62. Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara

63. Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial

64. Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia

65. Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia

66. Avantee – PT Grha Dana Bersama

67. Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia

68. Danacita – PT Inclusive Finance Group

69. Pijar – PT IKI Karunia Indonesia

70. Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi

71. Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia

72. iGrow – PT iGrow Resources Indonesia

73. Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi

74. DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi

75. Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

76. qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah

77. KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia

78. KreditOK – PT Doeku Peduli Indonesia

79. Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi

80. Danain – PT Mulia Inovasi Digital

81–95

81. Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia

82. Edufund – PT Fintech Bina Bangsa

83. GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia

84. Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa

85. BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia

86. danabijak – PT Digital Micro Indonesia

87. AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia

88. SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita

89. KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama

90. KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya

91. Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia

92. Samir – PT Sahabat Mikro Fintek

93. Uatas – PT Plus Ultra Abadi

94. Asetku – PT Pintar Inovasi Digital

95. Findaya – PT Mapan Global Reksa

Baca Juga: Waspada Skema Tadpole Pinjol: Tenor 14 hari dan bunga harian tembus 9 persen

Baca Juga: TWP90 Fintech Lending Naik, 19 Pinjol Catat Kredit Macet di Atas 5 Persen

Ke-95 perusahaan tersebut merupakan penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin resmi dari OJK hingga Juli 2026. Namun, masyarakat tetap disarankan untuk melakukan verifikasi ulang sebelum mengajukan pinjaman. Hal ini penting karena nama aplikasi, identitas perusahaan, maupun status operasional suatu platform dapat berubah mengikuti ketentuan regulator.

Selain memastikan nama perusahaan tercantum dalam daftar di atas, calon peminjam juga perlu memperhatikan transparansi bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, hingga syarat penggunaan data pribadi. Langkah sederhana ini dapat mengurangi risiko terjebak pada layanan yang mengatasnamakan pinjaman online legal, tetapi ternyata tidak memiliki izin atau menggunakan identitas perusahaan secara tidak sah.

Cara Mengecek Legalitas Pinjol Resmi di OJK

Meskipun sebuah aplikasi mengklaim telah berizin, masyarakat tetap disarankan melakukan verifikasi secara mandiri. Langkah ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi dapat membantu menghindari risiko menggunakan layanan pinjaman online ilegal.

OJK menyediakan layanan pengecekan legalitas yang dapat diakses melalui situs resmi maupun WhatsApp. Cara ini menjadi salah satu metode paling praktis karena hasilnya diberikan langsung berdasarkan data regulator.

Berikut langkah-langkahnya.

1. Kunjungi situs resmi OJK di https://ojk.go.id.

2. Klik ikon WhatsApp yang berada di pojok kanan bawah halaman.

3. Atau kirim pesan langsung ke WhatsApp OJK 081-157157-157.

4. Ketik "Menu" pada ruang percakapan.

5. Pilih menu "Cek Legalitas".

6. Masukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin diperiksa.

7. Sistem akan memberikan informasi mengenai status legalitas perusahaan tersebut secara otomatis.

Cara ini jauh lebih akurat dibanding hanya mengandalkan pencarian di internet atau membaca ulasan pengguna di toko aplikasi.

Apa Bedanya Pinjol Resmi dan Pinjol Ilegal?

Banyak masyarakat menganggap semua aplikasi pinjaman online memiliki standar operasional yang sama. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara penyelenggara yang telah memperoleh izin OJK dan pinjol ilegal.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa legalitas bukan sekadar formalitas administrasi. Izin OJK mengharuskan perusahaan memenuhi berbagai standar perlindungan konsumen, mulai dari transparansi informasi hingga tata cara penagihan.

Sebaliknya, pinjol ilegal tidak memiliki kewajiban tersebut sehingga masyarakat lebih rentan mengalami kerugian.

Mengapa Korban Pinjol Ilegal Masih Terus Bermunculan?

Sekilas, keberadaan 95 penyelenggara pinjol resmi seharusnya sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun faktanya, pinjol ilegal masih terus bermunculan dan memakan korban.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya jumlah perusahaan legal, melainkan juga tingkat literasi keuangan digital masyarakat.

1. Kebutuhan dana cepat sering mengalahkan pertimbangan keamanan

Dalam kondisi mendesak, sebagian orang lebih fokus pada seberapa cepat dana cair dibanding memastikan legalitas perusahaan.

Pelaku pinjol ilegal memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan proses pencairan dalam hitungan menit, bahkan tanpa verifikasi yang memadai.

2. Rating aplikasi sering dianggap sebagai jaminan

Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah menganggap aplikasi dengan jutaan unduhan dan ribuan ulasan otomatis legal.

Padahal, legalitas tidak ditentukan oleh jumlah pengguna maupun rating aplikasi, melainkan izin resmi dari OJK.

3. Promosi di media sosial semakin agresif

Pinjol ilegal memanfaatkan berbagai platform digital untuk memasang iklan dengan narasi seperti:

• Dana cair lima menit.

• Bunga 0 persen.

• Tanpa BI Checking.

• Langsung transfer hari ini.

Promosi semacam ini sering kali lebih menarik dibanding informasi resmi yang disampaikan regulator.

4. Masyarakat belum terbiasa memverifikasi

Banyak orang baru mencari tahu status legalitas setelah mengalami masalah.

Padahal, proses pengecekan hanya membutuhkan waktu singkat melalui layanan resmi OJK.

Insight Editorial

Ada satu fakta menarik yang sering luput dari perhatian.

Banyak masyarakat menghabiskan waktu membandingkan besaran bunga antarplatform, tetapi lupa memastikan apakah perusahaan tersebut benar-benar memiliki izin.

Artinya, keputusan finansial sering kali didasarkan pada keuntungan jangka pendek, bukan tingkat keamanan.

Di era digital, kemampuan membedakan platform legal dan ilegal sama pentingnya dengan kemampuan mengelola keuangan.

Hal yang Harus Dicek Sebelum Mengajukan Pinjaman Online

Sebelum mengisi formulir pinjaman, ada beberapa hal yang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu.

Pastikan nama perusahaan ada di daftar OJK

Jangan hanya melihat nama aplikasi.

Periksa pula nama badan usaha yang menaunginya karena beberapa aplikasi memiliki nama berbeda dengan perusahaan pengelolanya.

Baca informasi bunga secara menyeluruh

Jangan terpaku pada bunga harian.

Perhatikan pula:

• biaya administrasi;

• biaya keterlambatan;

• tenor;

• total pembayaran.

Dengan begitu, Anda dapat menghitung kemampuan membayar sebelum mengajukan pinjaman.

Periksa izin akses aplikasi

Aplikasi pinjaman online umumnya membutuhkan akses tertentu.

Namun, apabila aplikasi meminta akses ke seluruh kontak, galeri foto, mikrofon, hingga dokumen pribadi tanpa alasan yang jelas, pengguna patut berhati-hati.

Cari informasi layanan pengaduan

Perusahaan resmi biasanya menyediakan:

• layanan pelanggan;

• email resmi;

• alamat kantor;

• nomor telepon.

Identitas perusahaan yang jelas menjadi salah satu indikator kredibilitas penyelenggara.

Simulasi Kasus: Selisih Lima Menit yang Bisa Menyelamatkan Data Pribadi

Bayangkan seorang karyawan bernama Andi membutuhkan dana darurat sebesar Rp3 juta untuk biaya perawatan keluarganya.

Saat mencari melalui internet, ia menemukan dua aplikasi.

Aplikasi pertama menawarkan pencairan dalam lima menit dengan syarat yang sangat mudah.

Aplikasi kedua membutuhkan proses verifikasi lebih lama, tetapi tercantum dalam daftar pinjol resmi OJK.

Karena tergiur proses cepat, Andi hampir mengajukan pinjaman pada aplikasi pertama.

Namun sebelum mengunggah KTP, ia memeriksa legalitas melalui layanan WhatsApp OJK.

Hasilnya, nama aplikasi tersebut tidak ditemukan dalam database penyelenggara resmi.

Andi kemudian memilih menggunakan perusahaan yang telah memiliki izin OJK.

Selisih waktu lima menit untuk melakukan pengecekan berhasil menghindarkannya dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

Ilustrasi sederhana ini menunjukkan bahwa verifikasi legalitas merupakan langkah kecil yang dapat memberikan perlindungan besar.

Apa Risiko Menggunakan Pinjol Ilegal?

Risiko pinjol ilegal bukan hanya soal bunga tinggi. Dalam praktiknya, dampak yang ditimbulkan bisa jauh lebih luas dan memengaruhi kondisi finansial maupun psikologis peminjam.

1. Bunga dan denda tidak transparan

Pengguna sering kali baru mengetahui besaran biaya setelah dana diterima.

Akibatnya, total tagihan dapat meningkat jauh di luar perkiraan.

2. Penyalahgunaan data pribadi

Beberapa aplikasi ilegal meminta akses ke kontak, galeri foto, lokasi, hingga file yang tersimpan di ponsel.

Data tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.

3. Penagihan yang tidak sesuai aturan

Perusahaan legal wajib mengikuti ketentuan penagihan yang berlaku.

Sebaliknya, pinjol ilegal kerap menggunakan cara-cara yang merugikan konsumen, mulai dari menghubungi seluruh kontak hingga melakukan intimidasi.

4. Tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa

Ketika terjadi perselisihan, pengguna pinjol ilegal umumnya kesulitan memperoleh perlindungan karena perusahaan tersebut tidak berada dalam pengawasan regulator.

Mengapa Daftar Pinjol Resmi Perlu Terus Dipantau?

Banyak orang mengira daftar perusahaan pinjaman online bersifat tetap.

Padahal, status penyelenggara dapat berubah seiring perkembangan regulasi maupun kebijakan OJK.

Ada perusahaan yang memperoleh izin baru, melakukan perubahan identitas, merger, atau bahkan menghentikan operasionalnya.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan daftar yang beredar di media sosial, tetapi juga melakukan pengecekan langsung melalui kanal resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman.

Implikasi bagi Masyarakat di Era Keuangan Digital

Pertumbuhan layanan keuangan digital membuat akses terhadap pinjaman menjadi semakin mudah. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan secara cepat.

Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko munculnya platform yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat tanpa memenuhi ketentuan hukum.

Di sinilah pentingnya literasi keuangan digital. Memahami cara membedakan pinjol resmi dan ilegal kini bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan, melainkan bagian dari kemampuan dasar dalam menggunakan layanan keuangan modern.

Penutup

Keberadaan 95 perusahaan pinjol resmi OJK hingga Juli 2026 memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan secara legal. Namun, banyaknya pilihan tidak berarti seluruh aplikasi pinjaman online yang beredar telah memiliki izin resmi.

Langkah paling sederhana sekaligus paling penting adalah memastikan nama perusahaan tercantum dalam daftar pinjol resmi OJK dan melakukan verifikasi melalui layanan yang disediakan regulator. Kebiasaan ini hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi dapat membantu menghindari risiko bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang melanggar aturan.

Seiring pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, literasi masyarakat juga perlu terus meningkat. Memilih platform pinjaman yang legal merupakan langkah awal untuk menjaga keamanan finansial dan data pribadi. Pantau terus informasi terbaru dari OJK agar keputusan yang diambil selalu didasarkan pada data resmi dan terkini.

Baca Juga: OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal dalam 3 Bulan, Dana Korban Penipuan Rp585 Miliar Berhasil Diselamatkan

Baca Juga: Data Rentan Dipakai Pinjol, Cek Izin Aplikasi Android Sekarang!

FAQ

Apa saja pinjol resmi OJK terbaru?

Hingga Juli 2026, OJK mencatat terdapat 95 perusahaan penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin resmi. Daftar tersebut mencakup berbagai platform seperti Danamas, Kredit Pintar, Modalku, AdaKami, Indodana, JULO, Easycash, Findaya, dan puluhan perusahaan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK.

Bagaimana cara mengecek apakah pinjol resmi?

Anda dapat mengecek legalitas melalui situs resmi OJK atau layanan WhatsApp OJK dengan mengetik menu "Cek Legalitas", kemudian memasukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin diperiksa.

Apakah pinjol resmi pasti aman digunakan?

Pinjol resmi memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik karena diawasi OJK dan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen. Meski demikian, calon peminjam tetap perlu memahami bunga, biaya, tenor, dan kemampuan membayar sebelum mengajukan pinjaman.

Apa perbedaan pinjol resmi dan pinjol ilegal?

Perbedaan utamanya terletak pada izin operasional, pengawasan regulator, transparansi biaya, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penagihan. Pinjol resmi wajib mematuhi aturan OJK, sedangkan pinjol ilegal tidak berada dalam pengawasan regulator.

Apakah aplikasi di Play Store atau App Store otomatis legal?

Tidak. Keberadaan aplikasi di toko aplikasi tidak menjadi bukti bahwa penyelenggara telah memiliki izin OJK. Legalitas harus dipastikan melalui daftar resmi atau layanan pengecekan yang disediakan OJK.

Apa yang harus dilakukan jika menemukan pinjol ilegal?

Apabila menemukan aplikasi atau perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin, masyarakat sebaiknya tidak mengajukan pinjaman maupun memberikan data pribadi. Selanjutnya, lakukan pengecekan melalui kanal resmi OJK dan laporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran agar masyarakat lain tidak menjadi korban.

Mengapa penting memilih pinjol yang terdaftar di OJK?

Memilih pinjol resmi membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, serta praktik penagihan yang melanggar aturan. Selain itu, konsumen juga memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan apabila terjadi sengketa dengan penyelenggara layanan.