Setahun Jadi Menkeu, Ini Gebrakan Fiskal Purbaya

AKURAT.CO Setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membawa pendekatan yang lebih agresif dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Salah satu langkah yang menjadi penanda awal kepemimpinannya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank umum mitra pada September 2025. Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kementerian Keuangan menyebut dana tersebut sebelumnya berada di Bank Indonesia. Penempatan ke perbankan ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor ekonomi. Alokasinya masing-masing Rp55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun untuk BSI.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Dana Bencana Tersedia hingga ke Daerah

Kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana instrumen fiskal digunakan untuk memengaruhi aktivitas ekonomi melalui sistem perbankan. Purbaya saat itu juga menegaskan dana tersebut bukan dana darurat, melainkan uang pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan.

Langkah itu sejalan dengan pendekatan Purbaya yang menempatkan APBN bukan hanya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia memang mengalami penguatan pada akhir 2025 dan awal 2026.

Ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 tumbuh 5,39% secara tahunan. Secara keseluruhan, ekonomi 2025 tumbuh 5,11%, meningkat dari 5,03 persen pada 2024.

Momentum tersebut berlanjut pada kuartal I-2026 dengan pertumbuhan 5,61%. Namun, laju pertumbuhan kemudian melambat menjadi 5,29% pada kuartal II-2026.

Dengan demikian, klaim pemerintah bahwa ekonomi mulai bergerak di atas pola pertumbuhan 5% memiliki dasar pada capaian beberapa kuartal terakhir. Namun, data BPS juga menunjukkan pertumbuhan belum bergerak stabil menuju 6%.

Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tinggi, yakni 18,62% secara kumulatif semester I.

Purbaya sendiri masih memasang target pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam pernyataannya, ia menilai Indonesia dapat kembali bergerak menuju pertumbuhan 6%.

Baca Juga: Purbaya: Perampasan Aset Pajak Harus Berasas Keadilan

Pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mengejar target tersebut. Investasi justru diposisikan sebagai salah satu sumber utama akselerasi pertumbuhan.

Purbaya menargetkan pertumbuhan investasi mencapai 7% untuk mendorong ekonomi menuju 6%. Pemerintah akan berperan sebagai katalisator, sementara sektor swasta diharapkan menjadi motor utama investasi. Danantara juga akan dilibatkan dalam mendorong investasi.

Pendekatan ini membuat kebijakan fiskal berada pada posisi yang lebih strategis. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga defisit dan utang, tetapi juga memastikan belanja negara menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Karena itu, reformasi pengelolaan APBN menjadi agenda berikutnya.

Untuk 2027, sejumlah fokus yang disiapkan Kementerian Keuangan mencakup reformasi sistem perpajakan dan kepabeanan, percepatan belanja produktif, serta pengendalian defisit dan utang.

Dengan kombinasi tersebut, tantangan Purbaya pada tahun kedua bukan lagi sekadar menjaga ekonomi tetap tumbuh sekitar 5%. Persoalannya adalah apakah APBN mampu menjadi katalis tanpa mengorbankan disiplin fiskal.